MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) Liberti SItinjak melantik 7 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kanwil Sulsel, Rabu (30/08).
Kakanwil Liberti dalam amanatnya mengatakan bahwa pelantikan ini digelar dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. “Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa negara harus hadir di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat,” kata Liberti.
"Khusus kepada jajaran PPNS yang dilantik agar dalam mengemban tugasnya untuk benar-benar mengawal regulasi yang mengatur tatanan di bidang instansi masing-masing dan berperan sebagai Pemersatu Bangsa dengan cara bersikap netral dan menjaga sikap agar tidak mencederai demokrasi sehubungan dengan memasuki tahun politik 2024," Lanjutnya.
Liberti juga mengatakan bahwa PPNS harus bisa memantau segala sesuatu yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). "Saya harap PPNS bisa mengamankan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan instansi/unit saudara bekerja,” tegas Liberti.
Kemudian dalam amanatnya, Liberti meminta jajaran MPD Notaris untuk menjalankan tugas sesuai dengan sumpahnya untuk menjalankan tugas dengan tertib, cermat, dan tidak memilhak.
“Para MPD Notaris yang dilantik hari ini adalah pegawai yang punya integritas dan terdidik. Saya tidak mau ada terjadinya manipulator keilmuan,” ujarnya.
Dalam acara ini, 1 (satu) notaris pengganti di Kota Makassar juga dilantik yakni Maudy Aqmarina Mansur menggantikan Nugriyanti selama 22 hari terhitung 5 sampai dengan 30 September. "Notaris yang dilantik ini untuk diharapkan dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Liberti.
Terakhir, Liberti meminta kerjasama seluruh pejabat yang dilantik hari ini agar bekerja secara profesional dengan tidak mencederai upaya-upaya yang dilakukan di Kanwil ini dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birorkasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Para pejabat yang dilantik tersebut didasari oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) No AHU-2,4,8.AH.09.01.TAHUN 2023 tentang pengangkatan PPNS Kemenkumham diiantaranya Butu Bendo, Muhammad Ihsan, Kaharuddin, Muhammad Rusdi Amsir, Nursalam Said sebagai PPNS dalam lingkungan Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulsel. Jabal Nur Aris sebagai PPNS dalam lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo. Indra Agriawan sebagai PPNS dalam Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sulsel.
Selain itu, ada juga para pejabat yang dilantik berdasarkan SK Kakanwil Liberti Sitinjak No: W23-262,263AH.03.02 TAHUN 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makssar dan Kab Gowa. Para Pejabat dari Unsur Pemerintah yaitu Mohhamad Yani, Jean Henry Patu, dan Feny Feliana. Pejabat dari Unsur Akademisi yaitu Anwar Borahima, Nurfaidah Said, dan Fatmah Deliman. Pejabat dari Unsur Notaris yaitu Cita Marlika Parawansa, Mestiariani Habi, dan Andi Sengeng Salahudin. Para pejabat tersebut dilantik sebagai anggota MPD Notaris Kota Makassar Periode 2023-2026.
Juga ada Pejabat dari Unsur Pemerintah yakni Andi Haris, Ayusriadi, dan Andi Anisya Iksaniya. Pejabat dari Unsur Akademisi: Sri Susiyanti, Sakapati, dan Muhammad Marista Saputra. Pejabat dari Unsur Notaris: Supriyanto, Aksa Asrsyad, dan Irene Lijaja. Para pejabat tersebut dilantik sebagai anggota MPD Notaris Kabuapten Gowa Periode 2023-2026.
Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum) HAM Hernadi, Para Pejabat Administrator dan Pengawas, Pimpinan dan Jajaran dari berbagai instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Sulsel, Satuan Pamong Praja Kota Palopo, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulsel, Jajaran Pengurus Daerah INI Kota Makassar, dan Jajaran Pengurus Daerah INI Kabupaten Gowa. (*)
