Benny mengatakan, beberapa nama yang dicalonkan merupakan usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Desa.
"Kalau dari lembaga DPR sepertinya tidak ada. Kami berharap penjabat gubernur segera ditetapkan untuk menjalankan pemerintahan di masa transisi," imbuh dia.
Meskipun DPRD Sulsel tak mengusulkan nama, namun ada beberapa nama yang mencuat. Di antaranya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri, Dr Drs Bachtiar MSi, Laksamana TNI AL Abdul Rivai (Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam), Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang hukum, Prof. Dr. H. Aswanto, SH, MH. Dan Jufri Rahman., M.Si, (Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Otoda Kemenpan RB).
Benny mengaku hanya mengenal nama Bachtiar. Adapun nama lainnya tidak dia kenal. "Kalau Pak Bachtiar saya tahu karena ini bos kami. Cuma, saya tidak tahu apakah Pak Bachtiar diusulkan oleh Kemendagri. Informasi yang saya terima, Pak Bachtiar ini diusulkan ke mana-mana," beber Benny.
Benny memastikan tak ada susulan usulan dari DPRD Sulsel pasca gagalnya penetapan nama melalui rapat paripurna. Hanya saja, kata dia, tak tertutup kemungkinan, nama-nama yang pernah dibahas di DPRD Sulsel juga ikut dibahas di Kemendagri.
"Kementerian Dalam Negeri tidak pernah menerima usulan dari DPRD Sulsel. Tapi bisa juga nama-nama itu diusulkan oleh kementerian dan lembaga lain," jelas dia.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan empat nama yang dikirim ke Kemendagri bukan usulan. Hanya saja, kata dia, pihaknya membalas surat Kemendagri dan menyusun kronologis rapat paripurna yang deadlock.
"Surat kami hanya menyampaikan, bukan usulan nama," ujar Andi Ina.
