"Janji politik tersebut harus segera diuraikan lebih teknis oleh OPD terkait dengan harapan akan dimaksimalkan oleh pejabat gubernur selanjutnya," ujar Sri Rahmi.
Menurut dia, secara garis besar, permasalahan dan usulan/aspirasi yang berhasil diserap yakni fokus untuk memberikan solusi sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tercatat ada beberapa poin permasalahan mendasar dalam aspek ekonomi, misalnya, menumbuhkan ekonomi sektor pertanian maka dipandang perlu Pemprov Sulsel mengoptimalkan peran penyuluh pertanian, menyediakan fasilitas alsintan, bantuan bibit dan pupuk pertanian, memperhatikan infrastruktur jalan tani dan irigasi serta kepastian Nilai Tukar Petani (NTP).
Sri Rahmi menguraikan, hal serupa juga disuarakan oleh nelayan dengan permohonan bantuan jaring nelayan, bibit rumput laut, dan mangrove, permohonan akses kemudahan untuk mendapatkan mesin perahu atau bahkan perahu nelayan, alat tangkap dan kolam bioflok untuk perkotaan.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Pemprov untuk proaktif melakukan program stimulus berupa pelatihan keterampilan dan kemudahan akses modal usaha untuk UMKM.
"Sangat disayangkan beberapa tempat rest area yang dibangun oleh Pemprov seperti rest area di Kabupaten Sidrap dan lainnya tidak dimaksimalkan dengan produk-produk UMKM," imbuh dia.
Dari Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Irwan, berharap agar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan aktif dalam mencari solusi berkaitan dengan pengaturan tentang dana hibah.
"Karena bantuan tersebut manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Fraksi NasDem juga berharap agar pemerintah memberi perhatian lebih kepada masyarakat wilayah pedalaman, pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar/perbatasan dalam hal pembangunan infrastruktur dan pembangunan kualitas manusianya.
"Semoga usulan/ aspirasi masyarakat yang diperoleh selama kegiatan Reses segera terealisasi dan mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan di Provinsi Sulsel," ujar dia.
