MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar akan mewakili Indonesia dalam Workshop Regional Penguatan Pengelolaan Pajak Properti untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Takaoka dan Tokyo, Jepang.
Workshop ini berlangsung mulai tanggal 4 hingga 8 September 2023 yang diikuti 23 peserta dari sepuluh negara. Di antaranya, Armenia, Kamboja, Indonesia, Kyrgyz Republic, Laos, Nepal, Filipina, Tiongkok, Sri Lanka, dan Thailand.
Bapenda Kota Makassar memiliki kehormatan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang diundang oleh Asian Development Bank (ADB).
Sebagai perwakilan dari Indonesia, Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra akan didampingi oleh Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hendriwan Imron dan Analis Pajak Daerah Kementerian Dalam Negeri Mirni Sumiyati.
"Ada 23 peserta workshop dari sepuluh negara dan khusus Indonesia kami cuma bertiga," ujar Firman.
Firman menuturkan tujuan dari workshop ini untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam manajemen pajak properti, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain menjadi peserta, Firman Pagarra juga akan menjadi salah satu narasumber dalam workshop ini, bersama dengan dua pembicara lainnya. Yakni Konsultan Manajemen Pajak Properti Internasional (Sistem TI) ADB, Paul Bidanset dan ekonom dari Biro Kebijakan Pajak Kementerian Keuangan Thailand, Sirinun Maikong dan Konsultan Pajak Properti Internasional ADB, Stephane Gil.
Firman Pagarra berencana akan memaparkan capaian aplikasi Pakinta (Pajak Terintegasi dan Terdigitalisasi) yang telah diterapkan sejak tahun 2022.
"Kami akan memaparkan bagaimana penggunaan aplikasi Pakinta mampu meningkatkan jumlah target pendapatan. Jadi banyak orang yang terbantu dan langsung membayar melalui aplikasi dibandingkan tahun sebelumnya yang harus datang ke kantor," terang Firman.
Keberhasilan itu dibuktikan dengan banyaknya user yang terdaftar di aplikasi Pakinta inovasi Bapenda Kota Makassar. Bahkan capaian pendapatan PBB meningkat dari Rp180 miliar di 2021 naik menjadi Rp213 miliar di 2022.
"Kita juga akan memaparkan pemetaan PBB yang kita lakukan tahun lalu. Itu kita punya peta potensi do dua kecamatan yaitu Manggala dan Tamalate dan alhamdulillah ada kenaikan yang terjadi dari jumlah Nomor Objek Pajak (NOP)," tutup Firman. (Shasa/B)
