MAKASSAR, RAKYATSULSEL- Figur calon penjabat gubernur Sulawesi Selatan masih menjadi teka-teki. Sejumlah nama dikabarkan sudah ada di meja Menteri Dalam Negeri, namun tak ada bocoran sosok yang masuk daftar. Kantor Staf Presiden (KSP) juga belum mendapat sinyalemen orang yang bakal memimpin di masa transisi pemerintahan di daerah ini.
Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan mengenai penjabat gubernur Sulsel. Ngabalin mengatakan ikut melakukan kroscek di Kemendagri dan Istana, tapi belum mendapat bocoran.
"Belum ada tanda-tanda. Insyaallah kami sering kali diberi sinyal siapa-siapa yang akan menjadi penjabat gubernur," ujar Ngabalin kepada Harian Rakyat Sulsel, Rabu (30/8/2023).
Ngabalin sekaligus menepis informasi yang beredar sejak Rabu malam mengenai penunjukan Profesor Aswanto sebagai penjabat gubernur. Dia mengatakan, bahkan nama yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke Presiden Jokowi, juga belum ada.
"Sama sekali belum ada"
Ngabalin menyebutkan, kalau pun sudah ada penjabat gubernur Sulsel yang ditunjuk, maka otomatis informasi tersebut juga akan masuk ke KSP. Tapi sejauh ini, kata dia, sama sekali belum ada penetapan penjabat gubernur Sulsel.
"Biasanya Presiden memberi sinyal ke kami di KSP," ucap Ngabalin.
Ngabalin juga tidak dapat memastikan empat nama yang kerap beredar seperti; Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar Baharuddin, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam Laksamana Abdul Rivai, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Profesor Aswanto, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otoda Kemenpan RB, Jufri Rahman.
"Sabar yah. Kami akan mencari kebenaran sehingga keterangannya menjadi jelas," imbuh Ngabalin.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kemendagri, Benny Irwan menegaskan, informasi penetapan Profesor Aswanto, tidak benar. Menurut dia, nama calon penjabat gubernur Sulsel baru akan diusulkan Kemendagri ke Tim Penilaian Akhir (TPA) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
"Bahkan sidang TPA belum digelar sehingga keliru bila ada nama yang diklaim sudah diputuskan," tegas Benny.
Benny menegaskan, khusus penjabat Gubernur Sulsel, tak ada nama yang diusulkan oleh DPRD Sulsel. Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri yang mengusulkan nama-nama calon. Sejak pekan lalu, nama-nama yang diusulkan telah dibahas di internal Kemendagri.
"Jumlahnya saya tidak tahu. Beberapa nama sudah dibahas di tingkat eselon satu Kementerian Dalam Negeri," ujar dia.
Benny mengatakan, beberapa nama yang dicalonkan merupakan usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Desa.
"Kalau dari lembaga DPR sepertinya tidak ada. Kami berharap penjabat gubernur segera ditetapkan untuk menjalankan pemerintahan di masa transisi," imbuh dia.
Pekan ini, Kemendagri diprediksi akan mengumumkan nama penjabat gubernur Sulsel. Masa jabatan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman akan berakhir pada 5 September 2023.
Beragam informasi beredar mengenai dua figur yang punya peluang ditetapkan sebagai penjabat gubernur. Kedua nama itu adalah Bachtiar Baharuddin dan Profesor Aswanto.
Kedua tokoh Sulsel yang berkiprah di kancah nasional ini memiliki latar belakang berbeda, meskipun sama-sama merupakan alumni dari Universitas Hasanuddin.
Bachtiar lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 16 Januari 1971. Dia adalah seorang pejabat madya atau pejabat eselon satu di Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, Bachtiar menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri.
Bachtiar menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 1991-1992. Lalu, ia melanjutkan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor dan lulus pada 1995.
Setelah lulus dari STPDN, ia kemudain berkarier sebagai ASN di Kementerian Dalam Negeri.
Bachtiar juga melanjutkan jenjang pendidikannya di Institut Ilmu Pemerintahan (2000), Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran (2008) dan Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran (2013).
Adapun Aswanto lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juli 1964. Meski lahir di Palopo, namun Aswanto kebanyakan menetap di Jakarta. Dia adalah mantan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Aswanto merupakan alumni Fakultas Hukum, Unhas.
Tahun 2022, Aswanto juga mengantongi gelar diploma Kedokteran Forensik dan Hak Asasi Manusia dari Institute of Groningen State University, Belanda. Sebelum menjadi hakim, Aswanto, sempat mengajar di Unhas. Bahkan ia menjadi Dekan Fakultas Hukum selama 2010-2014.
Selain di Universitas Hasanuddin, Aswanto juga pernah mengajar di program S2 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar. Tahun 2014 menjadi masa awal Aswanto menjabat sebagai hakim konstitusi.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Ishaq Rahman berpandangan sejak awal kedua nama ini telah beredar di masyarakat, sehingga hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan.
"Keduanya memiliki kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang tidak diragukan. Apalagi secara administratif keduanya memenuhi syarat," ujar Ishaq.
Ishaq mengatakan, terlepas dari peluang dan proses politik yang berlangsung, kedua figur tersebut layak untuk menduduki jabatan sebagai penjabat gubernur Sulsel.
Khusus Aswanto, kata Ishaq, dari sisi kompetensi, merupakan ahli hukum yang kualitasnya tidak diragukan. Aswanto dinilai memahami proses-proses pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah.
"Secara administratif juga Aswanto memenuhi syarat. Kami juga tidak pernah mendengar ada isu terkait integritas dirinya. Ini adalah modal etik yang penting bagi setiap pejabat publik," imbuh dia.
Ke depan, kata Ishaq, penjabat gubernur Sulsel memiliki masa tugas yang tidak lama. Itu sebabnya, siapapun figur yang ditunjuk Presiden Jokowi, perlu mengambil langkah taktis untuk mempercepat pembangunan di Sulsel.
"Siapapun yang ditugaskan, dapat dimaknai sebagai refleksi atas interpretasi pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan dan pemerintahan di Sulsel," kata Ishaq. (*)
