JAKARTA, RAKYATSULSEL - Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan, Robby Kurniawan menghadiri dialog tingkat tinggi transportasi berkelanjutan di ASEAN sebagai salah satu side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (04/09/2023).
High-Level Dialogue on Sustainable Transport in ASEAN atau dialog tingkat tinggi transportasi berkelanjutan di ASEAN tersebut merupakan pertemuan tingkat Menteri di sektor transportasi yang digelar Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini membahas best practices, kolaborasi dan implementasi transportasi berkelanjutan di Kawasan ASEAN dalam upaya mencapai net zero emission.
Pertemuan tersebut dihadiri negara-negara anggota ASEAN, negara Mitra Wicara, para duta besar negara sahabat dan organisasi internasional di Jakarta, perwakilan Kementerian dan Lembaga, BUMN, serta stakeholders di sektor transportasi.
Robby Kurniawan menerangkan kegiatan ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama terkait Transportasi Berkelanjutan di ASEAN Menuju Nol Emisi dan sesi kedua menyangkut Pembiayaan Kreatif untuk Sistem Transportasi Berkelanjutan.
Pada sesi pertama diuraikan sejumlah hal, antarlain; terkait inisiatif atau kebijakan yang berhasil diimplementasikan di setiap negara untuk mempromosikan transportasi berkelanjutan.
Termasuk setiap tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan langkah-langkah transportasi berkelanjutan dan cara mengatasinya. "Juga soal kemitraan atau kolaborasi yang telah terbentuk antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan transportasi berkelanjutan," jelasnya.
Adapun di sesi kedua, menyangkut endirian sistem transportasi berkelanjutan yang memerlukan sumber daya besar, terutama dalam mengubah sistem transportasi yang sudah ada menjadi sistem yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Negara-negara perlu mencari cara-cara kreatif dan canggih untuk mendanai upaya tersebut, termasuk melalui skema Kemitraan publik swasta yang melibatkan kerja sama antara Pemerintah dan sektor swasta.
"Langkah ini diharapkan akan membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam membuka jalan menuju pengembangan lebih lanjut sistem transportasi berkelanjutan di ASEAN," paparnya. (*)
