Walakin, wakil ketua Komisi III DPR itu menegaskan bahwa dirinya menilai ada hal yang disampaikan SBY tidak sesuai dengan fakta di lapangan sehingga perlu diluruskan.
"Ini sangat perlu diklarifikasi. Mungkin tidak harus melalui jalur hukum, tetapi bisa menggunakan ruang-ruang publik, di televisi, misalnya. Ini, kan, juga sesuai permintaan yang bersangkutan (SBY, red)," tutur Sahroni.
Sebagai pihak yang turut hadir pada pertemuan di bulan Agustus lalu, Sahroni menyangkal adanya kesepakatan atau komitmen di dalam pertemuan tersebut.
Politikus asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu bahkan menyebut banyak pula saksi lain yang hadir di dalam pertemuan, termasuk perwakilan dari PKS.
Sahroni menyebut apa yang disampaikan SBY terkait pertemuan itu dalam konferensi pers beberapa hari lalu banyak tidak benarnya, terutama soal komitmen pasangan capres-cawapres.
"Saya hadir kok di situ bersama dengan teman-teman lainnya. Saksinya juga banyak. Dari kami (NasDem) ada saya dan Pak Sugeng, dari PKS pun hadir. Jadi, saya bisa pastikan tidak ada komitmen apa pun di dalam pertemuan itu, hanya usulan, jelas berbeda dong,” terangnya.
Sahroni juga berharap kejadian ini tidak menimbulkan kegaduhan berlarut di publik, karena ada kekeliruan dalam informasi yang disampaikan oleh SBY.
Dia khawatir jika informasi tidak benar itu dibiarkan menyebar dan kemudian dipercayai secara mentah-mentah oleh masyarakat. Maka dapat menimbulkan kebencian tidak berdasar di kalangan masyarakat.
