MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharuddin melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (6/9/2023).
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin juga melakukan kunjungan di semua kantor fraksi-fraksi di DPRD Sulsel. Salah satunya di fraksi NasDem.
Kunjungan Pj Gubernur, disambut langsung Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem, Syaharuddin Alrif, Ketua Fraksi NasDem Ady Ansar bersama seluruh anggota fraksi NasDem Sulsel.
Ketua Fraksi NasDem Sulsel, Ady Ansar menuturkan bahwa, dalam pertemuan fraksi NasDem meminta agar Pj Gubernur Sulsel memperbaiki pola komunikasi dengan DPRD.
Kedua kata dia, Pj Gubernur Sulsel harus menciptakan birokrasi harmonis, bukan sekedar alat mencapai tujuan dalam Pemerintahan.
Bagaimana caranya supaya birokrasi itu 'diperlakukan dengan baik', jngan sedikit-sedikit under pressure. Kemudian pola jejang karir orang diperhatikan, jangan gampang di mutasi dan demosi," beber Ady.
Khusus untuk utang Pemprov kata dia, harus diselesaikan secara bijaksana, karena utang itu bukan hanya terjadi tahun ini. Tapi sejak beberapa tahun lalu.
"Jadi penyelesaiannya itu tidak bisa secara cepat, misalnya tahun ini harus tuntas. Karena kalau seperti itu tidak bisa juga jalan program lain," terangnya.
Selain itu kata dia, Pj Gubernur Sulsel yang juga dalam kapasitasnya sebagai Dirjen di Kemendagri sedang mempersiapkan regulasi Pilkada agar supaya bisa maju di September.
"Tadi dimintai tanggapan fraksi NasDem. Jadi pada prinsipnya fraksi NasDem mendukung, kita minta kalau bisa pemerintah mempercepat Pilkada di September 2024 jangan November," ungkap Ady.
Pertimbangannya, untuk menjaga stabilitas karena penanggung jawab nasional itu ada kabinet bertanggung jawab.
"Kita juga tidak terlalu repot mumpung selesai Pemilu langsung saja tancap gas untuk Pilkada supaya ada keseinambungan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif, berharap agar Pj Gubernur menuntaskan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) tahun 2022- 2023.
"Di antaranya utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), utang Dana Bagi Hasil (DBH) dan utang pekerjaan yang tidak terbayarkan di 2021-2022," ujar Syahar.
Ia juga meminta, agar Pj Gubernur melakukan recovery posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang banyak di non jobkan dan ada beberapa juga di demosi.
"Supaya ASN tidak trauma dan biarkan fokus bekerja agar menjalankan program pemerinth sulsel agar masyarakat Sulsel bisa merasakan manfaat," tutupnya. (*)
