MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin bakal mengumpulkan kepala daerah 24 Kabupaten dan Kota yang ada di sulsel. Rencananya akan dilakukan di kantor Gubernur Sulsel dalam waktu dekat ini.
Kata dia, selain tujuan bina akrab untuk para kepala daerah itu, pembahasan yang lain tentu juga akan dibicarakan bersama dengan mereka.
“Saya (akan) kumpulkan kawan kawan para wali kota dan bupati se-sulsel, saya tentu akan berdialog saling kenalan juga ramah tamah,” sebutnya saat memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan kunjungan di Kantor Bawaslu Sulsel, Jumat (8/9/2023).
Ia menuturkan, hal yang juga menjadi poin utama pada pembahasan itu ia bagaimana kesiapan pemerintah kabupaten dan Kota yang ada di Sulsel menghadapi Pemilu nantinya.
Tak hanya itu, sambung Bahtiar, pembahasan yang terbilang dengan urgensi tinggi yaitu seperti pembahasan tentang penanganan inflasi, penanganan gizi buruk, hingga ketahanan pangan.
“Kita akan membahas stabilitas keamanan masyarakat dan politik menjelang pemilu 2024,” paparnya.
Sebelumnya ia juga menyampaikan, atmosfir Pesta Demokrasi terus menghangat, perbincangan demi perbingan terhadap sosok yang bakal ikut kontestasi lima tahunan itu mulai ramai di masyarakat.
Hanya saja, untuk para abdi negara memiliki batasan untuk berbicara lebih jauh sekaitan dengan politik dan keterlibatan dalam politik praktis yang tertentu dapat dinilai sebagai salah satu pelanggaran aturan dan Kode etik, pun dengan ASN.
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, hawa pesta demokrasi yang terus menghangat tentu merupakan salah satu point bahwa kualitas demokrasi benar terjaga.
Ia menuturkan, keseruan pada pemilu merupakan hal yang natural terjadi dan mengalir begitu adanya, hanya saja yang harus dicegah adalah hal-hal yang berpotensi merusak nilai demokrasi.
Menyoal ASN yang harus mengambil sikap Netral pada pesta Demokrasi yang sebentar lagi akan terselenggara di Indonesia ia menyampaikan dengan lantang bahwa Netralitas harus menjadi sikap tegas para ASN.
“Hukumnya kan sudah jelas dan tegas, ASN dan Pejabat harus Netral,” tegasnya.
“Lapor mi sama saya kalo ada tidak netral, tugas saya akan menindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (Abu/B)
