MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Serapan anggaran Pemprov Sulsel per September ini hanya mencapai 52,36 persen dari target APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp10 Triliun, serta realisasi anggaran fisiknya pun baru mencapai 52,34 persen.
Diketahui, saat ini terdapat 10 OPD dengan serapan rendah, dimulai dari Dinas BMBK baru 16,21 persen, Disperindag 18,76 persen, Dinas SDA CKTR 20,25 persen, Dispora 26,19 persen, UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah 28,12 persen.
Selanjutnya, Biro Kesejahteraan Rakyat 34,05 persen, UPT RSK Gigi dan Mulut 34,62 persen, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 35,79 persen. Lalu, Dinas KP 36,65 persen, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 37,52 persen.
Dari rendahnya capaian itu, Didominasi disektor Infastruktur, dan saat ini fase penyerapan anggaran telah memasuki TW III, hal itu akan menjadi catatan untuk Pj Gubernur Sulsel yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu.
Menyoal rendahnya serapan anggaran Pemprov Sulsel, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin sebelumnya mengatakan, itu akan menjadi prioritasnya untuk dilakukan pemkasimalan.
Kata dia, anggaran Pemda dipastikan harus bergerak, terlebih sudah hampir memasuki triwulan terakhir tahun ini. "Anggaran itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Bahtiar.
Ia memebeberkan, dirinya bakal segera mengevaluasi serapan anggaran OPD yang rendah. "Kita evaluasi dan bicarakan, apa yang membuat dia tidak bergerak, kita harus cek dulu," terang Dirjen Polpum Kemendagri ini.
Bahtiar membeberkan pengalamannya ketika menjadi Penjabat Gubernur di Kepulauan Riau (Kepri) pada 2020 lalu. Ia menyebutkan, bahwa geliat perusahaan swasta di Sulsel tidak sebesar di Kepri. Oleh karena itu, kekuatan utama menggerakkan ekonomi di Sulsel ialah melalui APBD.
"Ketika daerah swasta tidak terlalu besar, maka kekuatan kita menggerakkan ekonomi adalah APBD. Nah, kalau APBD tidak bergerak (terserap), bagaimana bisa menggerakkan ekonomi," beber Bahtiar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Salehuddin mengungkapkan, situasi ini masih dalam cakupan yang normal. Hampir semua proyek sejatinya telah berkontrak, namun yang diserap baru uang mukanya.
"Yang progres nanti triwulan keempat baru percepatan. Tentu masih berjalan normal," ungkapnya.
Terpisah, Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad mengakui, bahwa sebanyak 26 OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 50 persen perlu ada akselerasi. Kata ka, ini tidak terlepas dari adanya perubahan bentuk kelembagaan (perampingan OPD) yang terjadi pada tahun ini sehingga dilakukan penyesuaian.
"Kita berharap bisa dipercepat lagi, artinya sekarang ini apa yang menjadi kendala, bahkan beliau (Pj Gubernur) memerintahkan kepada kami segera melakukan monev. Jadi gubernur akan memanggil seluruh OPD untuk menanyakan terkait programnya, apa yang menjadi kendala dan apa yang perlu kita lakukan," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sukri Tamma mengatakan, sekaitan dengan rendagnya serapan anggaran pemprov sulsel itu tentu banyak dipengaruhi, salah satunya adalah adanya perubahan pada status program.
Kendati demikian, hal itu masih bisa dilakukan intervensi oleh Pj gubernur dalam percepatannya agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal.
Apalagi kata dia, waktu efektif dalam penyerapan anggaran saat ini hanya terhitung dua bulan dan itu mungkin akan menjadi waktu gubernur untuk melakukan push pemaksimalan penyerapan anggaran.
“Hal itu tentu akan melihat permasalahannya dan wilayah (program) yang bisa didorong,” sebutnya. (Abu/B)
