MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai Demokrat sampai saat ini belum memutuskan kemana arah koalisi pasca menarik dukungan dari Anies Rasyid Baswedan yang kini sudah terpaket dengan Muhaimin Iskandar.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma menilai jika Demokrat bergabung bersama PDIP, bisa saja. Apalagi AHY sempat masuk radar PDIP untuk pendamping Ganjar.
"Tapi perlu dilihat juga hubungan SBY dan Megawati. Khususnya Megawati, apakah sudah menerima kondisi lalu atau bagaimana," katanya.
Sementara jika ingin bergabung ke kubu Prabowo Subianto, risiko yang harus diterima Demokrat adalah mengurungkan niat mendorong AHY sebagai wakil. Karena Prabowo saat ini berupaya bagaimana bisa menggandeng putra Joko Widodo yang saat ini menjadi Wali Kota Solo, Gibran.
"Bisa juga bergabung ke Prabowo. Tapi sulit mendorong AHY sebagai wakil, karena Prabowo kabarnya mengincar nama lain. Kecuali Demokrat legowo mengusung tanpa permintaan wakil," ujarnya.
Namun jika ingin membangun poros baru, Demokrat masih punya sejumlah peluang. Termasuk menggaet PKS dan PPP yang sampai saat ini dinilai cukup longgar.
"Bisa saja mengajak PKS atau PPP, meski hasil muktamar PPP menyatakan bergabung dengan PDIP, tapi sangat longgar. Kalau Demokrat gabung dengan PPP, di situ ada AHY dan Sandiaga Uno yang layak disandingkan. Nah kalau PKS juga jomblo, bisa ditarik karena memang Demokrat butuh partai lain," terangnya.
Menurur dia, dua partai parlemen itu yang sangat mungkin diajak Demokrat. Sebab partai lain kondisinya cenderung solid dengan koalisi yang sudah ada.
"Kalau partai lain cenderung solid. PAN dan Golkar solid ke Gerindra. PDIP yang mampu mengusung sendiri ya tidak begitu peduli dengan PPP. Nah, nanti kalau ada putaran kedua, barulah ada lobi lagi. Jadi partai yang usungannya kalah, maka akan mencari cantolan," tutupnya. (Fahrullah/B)
