MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemprov Sulsel terus melakukan rapat pengendalian inflasi, pembahasannya mengarah pada komoditi yang bersifat fluktuatif, salah satunya kebutuhan bahan makanan yang perlu untuk dilakukan pengawasan dan penanganan yang tepat, apalagi beberapa wilayah Sulsel penghasil komoditi beras saat ini sudah masuk kategori Zona Kuning.
Rapat Penanganan Inflasi ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/9/2023).
Ketua BPS Sulsel, Aryanto menyampaikan inflasi itu dipengaruhi beberapa faktor seperti produksi, distribusi dan konsumsi, merujuk pada musim panas berkepanjangan ini untuk komoditas padi tentu harus dilakukan mitigasi dan perencanaan untuk mengatasinya.
“Inflasi kan banyak komponen. Yang dibahas ini yang sifatnya fluktuatif, harga harga seperti makanan sangat fluktuatif. Daging ayam, telur misalnya sangat tergantung supply dan demand. Antisipasinya misal beras mulai menanjak, bulog sudah mulai mengantisipasi,” sebutnya, Rabu (13/9/2023).
Kata dia, saat ini Sulsel mengalami inflasi namun itu masih kategori dapat dikendalikan, “Sekarang kan posisi 3,53 persen. Ini sudah bisa dikendalikan. Semua stakeholder semoga bisa melakukan upaya pengendalian,” bebernya.
Sementara itu Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan sekaitan dengan penanganan inflasi perlu dilakukan tak hanya kepada masyarakat (konsumen) pun pada petani juga harus mendapatkan dampak dari penanganan inflasi.
Kata dia, meski Sulsel merupakan salah satu produsen komoditas padi yang memberikan suplai pada tingkatan nasional untuk pemenuhan kebutuhan komoditas beras pada wilayah lain, namun tentu juga harus melakukan antisipasi atau menyediakan cadangan pangan.
“Tadi ada ide bagus (pada pelaksanaan rapat, red) itu untuk mendorong ada kewajiban sebelum melakukan distribusi ke luar daerah, itu harus memiliki stok lima sampai sepuluh persen (dalam wilayah sendiri,red) ini sedang kita bicarakan mekanismenya,” paparnya.
“Petani juga harus dapat untuk kalau panen, dan jangan sampai kita juga kekurangan beras,” sambungnya.
Ia melanjutkan, pada rapat yang dihadiri oleh stakeholder terkait penanganan inflasi telah membahas harmonisasi rencana penanganan dengan melakukan pembagian tugas.
“Kita minta tadi BPS menjelaskan, apa saja yang menjadi permasalahan pokok terhadap inflasi,” cetusnya.
Ia juga menyampaikan, pada rapat itu membahas ubntuk melakukan panambahan wilayah sampel untuk tolak ukur inflasi, yang sebelumnya hanya melibatkan Lima wilayah di Sulsel untuk dilakukan penambahan tiga wilayah.
Bahkan penanganan inflasi itu perlu dilakukan sinergitas antar kabupaten terhadap faktor penyebab inflasi yang tidak dapat dijangkau oleh Pemprov Sulsel. “Karena inflasi ini kan ada kewenangan pemda kabupaten dan kota, ada provinsi,
“Seperti transportasi misalnya musim libur misalnya, jumlah penumpang naik, jumlah armadanya tetap harga juga ikut naik yang begitukan kewenangannya pemda, solusinya tambah armada agar tidak terjadi kenaikan harga (tarif) nah itu tentu harus ada komunikasi,” pungkasnya. (Abu/B)
