MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden 2024 mendatang dinilai sangat berpotensi kembali marak penyebaran hoax.
Karena setiap penyelenggaraan Pemilu, selalu ada celah bagi hoaks politik menyebar ke ruang digital, dan menjadi ancaman bagi demokrasi. Salah satu entitas yang sering menjadi bahan narasi hoaks adalah penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu.
Pengamat politik, Asratillah berpandangan jika hoaks merupakan salah satu musuh utama demokrasi. Kenapa demikian? Karena hoaks adalah aktivitas yang mengejek rasionalitas.
"Padahal rasionalitas merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kehidupan politik demokratis," ujarnya, Kamis (14/9/2023).
Menurutnya, hoaks rawan di pemilu dan pilkada karena seringkali merupakan upaya sengaja dan terorganisir untuk menciptakan mis-informasi dan dis-informasi politik.
"Dalam Hoaks ada fakta yang dipelintir, bahkan ketersinggungan pihak tertentu yang dibesar-besarkan," ungkapnya.
Lanjut dia, disinformasi yang menyebar cepat di ruang publik, akan memicu kebingungan masyarakat bahkan konflik horizontal yang merugikan semua pihak.
Dalam konteks pemilu, hoaks tentu akan membuar pemilih kita sulit menimbang-nimbanh secara rasional terhadap pilihan kandidat yang ditetapkan KPU.
"Hal ini berujung pada kesimpulan yang tidak matang dalam mengambil keputusan, baik dalam hal pemberian suara, ataupun menentukan sikap terhadap peristiwa politik tertentu," tukasnya. (Yadi/B)
