MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pasca rapat paripurna pembahasan APBD-P 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) itu Sulsel menyepakati Dana Pilkada sebesar Rp 224 miliar dan anggaran makan minum rapat lintas sektor sebesar Rp10 miliar.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Unhas, Sukri Tamma menyampaikan sekaitan dengan dana pilgub yang telah disepakati itu merupakan hal yang wajar dan memang perlu untuk diperhatikan ketersediaannya.
Kata dia, tak terpungkiri Pilgub merupakan agenda yang sangat penting di masyarakat yang memerlukan persiapan matang dan kuat untuk penyelenggaraannya dan tentu tak menggunakan anggaran yang sedikit.
“Dana pilgub, saya kira itu dianggap penting karena tentu ini dianggap perhelatan yang sangat penting di masyarakat, dan diketahui itu berbiaya mahal,” paparnya saat dikonfirmasi, Minggu (17/9/2023).
Ia menuturkan, angka Rp224 miliar yang yang telah disepakati itu diharapkan tak terlalu jauh berbeda dengan kebutuhan yang real di lapangan untuk digunakan mengingat hal itu masih berupa estimasi.
“Mestinya itu semua sudah dihitung ada estimasi real yang dibutuhkan, dan tentu ini masih estimasi, mungkin bisa lebih dan bisa kurang dari yang diestimasikan,” cetusnya.
Pun dengan biaya makan minum dengan besaran yang telah disepakati Rp10 miliar itu, Sukri menyampaikan, hal itu bisa menjadi suatu gambaran keseriusan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin untuk memantapkan program Pemprov Sulsel yang mungkin saja menurutnya masih perlu dilakukan penguatan koordinasi dari sebelumnya.
“Kalau kita berpikiran positif ini mungkin salah satu indikasi bahwa Pj Gubernur akan mendorong upaya koordinasi lintas sektoral barangkali selama ini (rapat koordinasi,red) jarang dilakukan sehingga tidak banyak program atau kegiatan yang kemudian agak repot penyelesaiannya,” ulasnya.
Bahkan ia mengutarakan, diharapkan Pj Gubernur Sulsel tetap melakukan evaluasi sekaitan dengan keberhasilan koordinasi lintas sektoral dengan sokongan dana itu.
“Dari hasil evaluasi yang diharapkan kemarin koordinasi antar sektor ini bisa dipayungi bisa dibuka ruangnya, meskipun angka Rp10 milliar tentu harus ada rasionalisasi, karena angkanya cukup besar meskipun rasionalisasinya tentu hanya tim Pj Gubernur yang tahu bagaimana angka itu bisa tercapai,” pungkasnya. (Abu/B)
