Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin juga menolak memberi komentar mengenai TGUPP tersebut. "Jangan saya yang merespons yang begitu (TGUPP). Nanti kami bahas," singkat Bahtiar.
Sebelumnya, pada saat pembentukan TGUPP beberapa waktu lalu, juga sempat menuai sorotan karena anggotanya terlalu banyak. Saat itu, tujuh bulan sebelum masa jabatan Andi Sudirman berakhir, malah mengangkat 63 tenaga ahli TGUPP yang berisikan nama-nama akademisi lintas kampus.
Ketua TGUPP Sulsel, Murtir Jeddawi menyampaikan, fungsi dari TGUPP merupakan tim yang bertugas memberikan masukan kepada gubernur dan hal pelaksanaan program.
"Semua pimpinan itu apakah dia legislatif eksekutif itu membutuhkan tenaga selain strukturalnya. Andi Sudirman membutuhkan orang yang memberikan dia masukan. Seperti DPR pusat, itu kan ada tenaga ahlinya. Kalau tempat lain menteri ada staf khususnya di luar yang memang sudah ada," kata Murtir, Februari lalu.
Dia menjelaskan, tim percepatan memiliki jenis sesuai dengan kebutuhan gubernur untuk diberikan masukan.
"Tim percepatan itu macam-macam modelnya. Yang diangkat adalah orang-orang yang dianggap memiliki kapabilitas. Mereka memberi masukan kepada gubernur sesuai dengan kemampuan akademiknya," ujar dia.
Tugas dari TGUPP itu, kata Murtir, menekankan hanya organis fungsional yang bertugas memberikan masukan kepada gubernur. Itu kaitan program prioritas kemudian memberi masukan kepada OPD melalui rapat koordinasi.
"Kami hanya memberi masukan. Soal eksekusi itu sudah ranah OPD," kata Murtir.
Murtir menambahkan, semua program harus jalan. Fungsi TGUPP memberikan masukan sehingga ada percepatan program prioritas yang digagas gubernur Sulsel. Misalnya infrastruktur atau bantuan keuangan ke daerah.
"Itu dikawal secara hukum bahwa kebijakan itu tidak melanggar hukum," paparnya.
Dia memastikan anggota TGUPP Sulsel itu jauh dari sifat politisi karena masih didominasi oleh akademisi dan ahli dalam bidang tertentu.
"Tidak ada politis. Pun dengan salah satu anggota mantan ketua DPR kalau masuk di sini bukan lagi politisi, masuk sebagai tim ahli dengan memberikan masukan tentang bagaimana mengelola pemerintahan. Kalau politis itu tidak ada," tegas dia.
Pengamat pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto menilai sejatinya orang-orang yang terpilih untuk menjadi TGUPP itu adalah para pakar yang ahli di bidang masing-masing. Hanya saja, kata dia, acapkali orang yang ditunjuk menjadi anggota TGUPP itu adalah yang dianggap berjasa dalam proses pemenangan dalam setiap kontestasi politik.
“Kami akui bahwa di dalam TGUPP ada pakar, tapi tidak menutup kemungkinan didominasi oleh orang-orang yang kurang memiliki kompetensi dalam pemerintahan,” ujar Andi Ali.
Menurut dia, potensi pemborosan anggaran tak bisa dihindari dengan hadirnya TGUPP terutama dalam akomodasi. Andi Ali mengatakan, TGUPP menjadi beban pada saat perjalanan dinas untuk diikutkan pada acara-acara tertentu.
“Bahkan TGUPP ini bisa saja dimanfaatkan oleh segelintir orang-orang yang punya kepentingan tertentu dalam pemerintahan,” imbuh dia.
Andi mengatakan, meski TGUPP beranggotakan beberapa guru besar, namun berbagai kebijakan yang ditelurkan pemerintah tidak sesuai dengan kualitas pemikiran dari guru besar tersebut.
