MAMUJU, RAKYATSULSEL - Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Kapal Perempuan merupakan Njoo yang berkerja sama dengan kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia dengan membawa program Inklusi di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar)
Syaifullah Ahmad yang juga Koordinator advokasi Mamuju, mengatakan program Inklusi di Kabupaten Mamuju sudah memasuki tahun ke tiga, dan pihaknya telah membangun dua desa sebagai pilot proyek di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar)
"Kami sudah bangun program di dua Desa yakni, Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, dan Desa Boda-boda di kecamatan Papalang dan satu Desa Rintisan di Toabo, "terangnya saat ditemui di Warkop Daeng Arif, Minggu (24/9).
Syaifullah Ahmad menyampaikan, isu yang di bawa dalam program Inklusi ada enam program prioritas seperti soal identitas dan lainnya.
“Terutama soal identitas hukum, bagaimana caranya semua masyarakat di desa yang kami dampingi itu memiliki KTP, KK, kartu anak, hingga buku nikah,” pungkasnya.
Menurutnya, identitas ini sangat dibutuhkan, kerana jika tanpa identitas maka masyarakat akan sulit untuk mengurus layanan publik yang lain. Misalnya layanan kesehatan, bantuan PKH, dan bantuan yang bersifat lainnya.
Selain itu, isu yang sangat penting dalam program yakni terkait dengan perkawinan anak .
"Kemarin kita gencarkan sosialisasi UUD PPKS perkawinan anak , karena ini merupakan salah satu atensi dari pemerintah tentang bagimana perkawinan anak di hilangkan di setiap wilayah, kerena akan berdampak persoalan stunting dan sebagainya," jelasnya.
Selain itu, isu yang di progam oleh YKPM yakni soal kekerasan perempuan dan anak. "Ada beberapa kasus di Mamuju yang kami dampingi di desa Bambu," terangnya.
Ada pula isu yang ia progam terkait dengan, pengembangan ekonomi pasca pandemi. "Kita berikan bantuan di desa itu bantu usaha, bagimana ibu-ibu ini bisa memiliki usaha, sehingga bisa membantu ekonominya, "pungkasnya.
Pihaknya mendorong bagaimana partisipasi perempuan di ruang publik dapat lebih baik lagi.
"Ibu -ibu itu kita bentuk sekolah perempuan berjumlah 30 orang dan kita berikan pendidikan tentang wawasan dan bagimana dia bisa berbicara di depan umum dan bisa memahami tentang pembangunan desa," tukasnya.
Selain sekolah perempuan, pihaknya juga telah membentuk pos pengaduan berkaitan dengan masalah yang terjadi di desa tersebut yang ia bina.
Diketahui, program inklusi juga mendapatkan dukungan penuh oleh Bupati Mamuju, mengingat kegiatan ini fokus ada pendampingan yang dilakukan ada kaitannya dengan perempuan dan teman disabilitas.
“ Ibu Bupati Mamuju sangat mendukung ini progam inklusi, bahkan dia akan melakukan rapat internal OPD untuk mendukung program Inklusi tersebut," terangnya.
Pihaknya juga kan melakukan MoU dengan Bupati Mamuju. "Kita usahakan tahun ini kita lakukan MoU sama ibu Bupati terkait Program Inklusi," tukasnya. (Sdr)
