Ini dibandingkan dengan belanja bantuan keuangan, dimana bagi Frkasi PAN melihat jika bantuan keuangan yang selama ini dilakukan cenderung dinilai politis, dan tidak berbasis pada aspek kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat.
"Bagi Fraksi PAN, meminta kepada pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan Belanja Bagi Hasil secara maksimal karena itu merupakan hak pemerintah Kabupaten/Kota. Jangan lebih mendahulukan belanja bantuan keuangan yang cebderung dinilai lebih politis," katanya.
Fraksi PAN juga menegaskan kepada Pemerintah Provinsi agar tidak melakukan refocusing tanpa koordinasi dan sepengetahuan DPRD, termasuk melakukan perubahan alokasi anggaran dengan dalil Parsial. Apalagi sampai saat ini telah dilakukan parsial ke III yang tanpa pemberian informasi awal ke DPRD.
Terkait proyeksi Belanja Bansos yang mengalami penurunan, bagi Fraksi PAN ini menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan penjelasan, sebab kondisi saat ini, dimana ancaman kekeringan yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Selatan, tentu akan memiliki dampak ikutan terhadap perekonomian masyarakat.
Olehnya itu, pemerintah harus mempersiapkan program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, salah satunya melalui peningkatan belanja Bantuan sosial yang mesti diprioritaskan. Untuk hal tersebut, mohon penjelasannya ?.
"Untuk komponen Belanja Daerah, Fraksi PAN menyarankan, agar prioritas disetiap jenis belanja mesti diarahkan keberpihakannya pada upaya pemulihan perekonomian, khususnya keberpihakan pada pemberdayaan perekonomian pada sektor rill yang banyak menyerap tenaga kerja, serta komponen belanja harus sejalan dengan pencapaian 8 (Delapan) program prioritas Pj Gubernur Sulawesi Selatan," pungkasnya. (Yadi/B)
