MAKASSAR, RAKYATSULSEL- Pasca melantik Empat Pj Kepala Daerah, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin menekankan kepada mereka untuk mengadaptasi delapan prioritas yang saat ini juga menjadi program yang tengah digencarkannya.
Diketahui, Empat Pj Kepala Daerah itu ialah Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi, Arsip Nasional RI Andi Abubakar, sebagai Pj Bupati Bantaeng. Kemudian Kepala Pusat Strategi Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Fahsul Falah, sebagai Pj Bupati Sinjai.
Lalu Kadis DPM PTSP Sulsel Asrul Sani, sebagai Pj Walikota Palopo. Dan terakhir Sekretaris Daerah Bone, sebagai Pj Bupati Bone, Andi Islamuddin.
Bahtiar mengungkapkan, hal itu harus menjadi perhaitan mengigngat itu juga salah satu program skala nasional.
"Arahan saya agar seluruh Bupati/Walikota utama yang baru dilantik segera menyesuaikan delapan program prioritas sesuai dengan kebijakan nasional,” ujarnya saat konferensi pers di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (26/9/2023).
Ia menekankan kepada para Pj kepala derah untuk tak melepaskan banyak waktu beradaptasi dengan daerah yang bakal dipimpinnya selama beberapa waktu kedepan.
“Tidak ada lagi waktu belajar langsung hari ini juga kembali ke daerahnya, segera konsolidasi dengan Forkompinda setempat dan OPD serta masyarakatnya,” sebutnya.
“Saya perintahkan turun ke masyarakat jangan gayanya kayak Punggawa, kita ini pejabat pelayan masyarakat bukan punggawa nya masyarakat, datang ke kampung-kampung, pasar-pasar, dengar masyarakat, jangan menghindar,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bahtiar juga menekankan ketersediaan dana pemilu di masing-masing daerah. “Waktu tidak banyak pemilu harus dipastikan berjalan lancar maka dipastikan APBD untuk Pilkada harus ada duitnya,” kata Bahtiar.
Ia juga mengingatkan para Pj kepala daerah untuk terus memantau fenomena El Nino di wilayah masing-masing untuk sesegera memasifkan penanganan.
Pun dengan pemantauan stabilitas harga pangan di pasaran sebagai salah satu bentuk intervensi pencegahan inflasi.
“Saya minta setiap kabupaten/kota tiap hari mengecek ke pasar-pasar, dinas perdagangan tidak perlu di kantor. Setiap hari turun ke lapangan, jadi harus jalan setiap hari ke masyarakat, ajak swasta, tokoh adat, agama, tokoh masyarakat yang didengar oleh masyarakat,” pungkasnya. (Abu Hamzah/B)
