Tolak Penjabat Kepala Daerah, Tersebab Bukan Putra Daerah

  • Bagikan
ILUSTRASI

Fahsul melanjutkan, menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024, anggaran yang menjadi prioritas. Menurut dia, pihaknya akan menyiapkan anggaran 40 persen pada APBD Perubahan 2023 dan 60 persen pada APBD 2024.

"Kami akan segera koordinasi dengan seluruh OPD untuk merancang seluruh langkah yang akan ditempuh. Program kerja sebelumnya yang bagus pasti akan kami lanjutkan," tegas dia.

Fahsul mengatakan, tak akan kesulitan menjalankan tugas di Sinjai. Dia mengatakan sebelumnya pernah bertugas di Sulsel sebagai Kepala BPSDM Regional makassar.

“Sinjai saya pikir sudah beberapa kali ke sana,” imbuh dia.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin meminta seluruh penjabat kepala daerah segera bergerak untuk beradaptasi dengan kondisi daerah yang dipimpinnya.

"Tidak ada lagi waktu untuk belajar. Langsung bekerja, konsolidasi, dengan Forkopimda, OPD, dan masyarakat," ujar dia.

Bahtiar mengatakan, penjabat kepala daerah harus rajin turun ke masyarakat dan menghilangkan sikap seperti pejabat yang mengharap dilayani. "Kita pelayan masyarakat bukan punggawa masyarakat. Silakan datang ke kampung-kampung, pasar-pasar, dan mendengar masyarakat, jangan menghindar,” ujar dia.

Bahtiar mengingatkan agar ketersediaan dana pemilu di masing-masing daerah segera dipenuhi. Selain itu, kondisi saat ini yang memasuki kekeringan akibat El Nino juga menjadi perhatian. Dia meminta, pemerintah segera melakukan penanganan maksimal terhadap warga yang terdampak.

“Karena kondisi El Nino, jangan sampai tanaman masyarakat gagal panen. Antisipasi dengan memakai sumur bor. Gunakan segala upaya agar seluruh kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," kata Bahtiar.

Bahtiar juga mengingatkan kepada penjabat kepala daerah untuk memperhatikan mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Menurut dia, ASN dan pejabat negara harus bebas 100 persen dari intervensi dan sikap politik. Menurut dia, tidak ada perbedaan kepada kelompok masyarakat tertentu dalam pemberian pelayanan.

“Harus memberikan pelayanan yang seimbang kepada semua baik secara politik, sosial dan lainnya. Kita harus menjaga situasi kondusif," kata dia.

Penjabat Bupati Bantaeng, Andi Abubakar memastikan netralitas ASN di daerah itu. Menurut dia, pihaknya akan memberi atensi menghadapi momentum politik 2024.

“ASN harus netral. Saya orang KASN yang taat terhadap aturan," ujar Abubakar.

Adapun Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani, mengatakan, berkaitan dengan Pemilu, dirinya juga tentu memperhatikan kondusifitas wilayah hingga pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Menurut dia, kondisi dan keamanan wilayah menjadi prioritas agar stabilitas politik di daerah dapat terjaga.

“Kami akan berupaya menyukseskan pemilu dan pilkada," kata dia.
Pengamat pemerintahan dan politik dari Universitas Hasanuddin Andi Lukman Irwan menilai mengenai penolakan Pejabat Bupati Sinjai sangat prematur. Menurut dia, Fahsul belum menunjukkan kinerjanya ke masyarakat.

  • Bagikan