MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin melantik empat penjabat kepala daerah, Selasa (26/9/2023). Satu di antaranya mendapat penolakan dari warga karena dinilai bukan putra asli daerah sehingga dikhawatirkan akan "gagap" memimpin selama masa transisi pemerintahan hingga 2024.
Empat penjabat kepala daerah yang dilantik yakni Penjabat Bupati Bantaeng Andi Abubakar, Penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin, Penjabat Wali Kota Palopo Asrul Sani, dan Penjabat Bupati Sinjai Fahsul Falah.
Nama terakhir menjadi kontroversi karena mendapat penolakan dari warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sinjai. Penunjukan Fahsul mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Foto Fahsul dicoret dengan narasi "Menolak Pj Bupati Sinjai, Fahsul Falah".
Selebaran itu kemudian disebar ke sejumlah media sosial, sejak Senin, (25/9/2023).
Penolakan Fahsul sebagai Penjabat Bupati Sinjai sebagai wujud kekecewaan masyarakat. Sebab, tampuk kepemimpinan orang nomor satu di Bumi Panritta Kitta itu seharusnya dipimpin oleh putra daerah.
"Apakah kita orang di Sulawesi Selatan kehabisan orang cerdas atau yang berkompeten di pemerintahan?," tulis salah satu akun disertai foto penolakan Pj Bupati Sinjai tersebut.
Nama Fahsul diusulkan oleh DPRD Sinjai menggantikan Andi Seto Gadhista Asapa dan Kartini Ottong yang masa jabatannya berakhir pada bulan ini. Selain itu, DPRD juga mengusul dua nama lainnya yang merupakan putra daerah yaitu pejabat Pemprov Sulsel Andi Darmawan Bintang dan Sekda Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa.
Fahsul merupakan Kepala Pusat Strategi Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Dia baru dilantik pada Agustus 2023 lalu. Fahsul merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1995. Dia Kemudian menyelesaikan S1 di STIA-LAN RI pada 1999, dan S2 di Universitas Gadjah Mada pada 2021.
Sebelumnya, Fahsul pernah menjabat sebagai Kepala PPSDM Regional Makassar pada 2020. Putra mantan Ketua DPRK Aceh Selatan itu mengawali karirnya di Pemkab Aceh Selatan.
Sebelum bertugas di Kemendagri, Fahsul menjabat sebagai camat di Labuhan Haji Timur di Peulumat, dan mantan Kepala Badan Keuangan di Kabupaten Aceh Selatan. Nama Fahsul pernah diusul menjadi Penjabat Bupati Takalar pada 2022. Bahkan juga disebut-sebut akan diangkat sebagai Pj Bupati Aceh Selatan.
Dikonfirmasi seusai dilantik, Fahsul merespons dingin penolakan terhadap dirinya. Menurut dia, pihaknya akan fokus mengemban tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Pro dan kontra itu biasa. Putra daerah itu biasa. Yang penting tujuannya adalah menjalankan apa yang diamanahkan. Itu saja," ujar Fahsul.
Dia mengatakan, menjawab segala penolakan itu dengan pembuktian kinerja yang akan dilakukannya selama beberapa waktu ke depan dalam memimpin Sinjai. “Lihat saja tiga bulan ke depan. Saya akan menjawab penolakan itu dengan kinerja," imbuh dia.
Menurut Fahsul, salah satu program yang akan dikerjakannya adalah mewujudkan Mal Pelayanan Publik berbasis mobile di Sinjai. Menurut dia, di era teknologi, semua pelayanan yang berbentuk fisik cenderung menyusahkan. Itu sebabnya, Fahsul mengatakan, akan mencoba terobosan dengan memberi pelayanan secara mobile.
