"Saya tidak ragu-ragu menyampaikan ke Bupati/Walikota Se-Sulsel agar belajar ke Gowa bagaimana cara agar NPHD cepat dan meyakinkan masyarakat bahwa Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 itu bisa dilaksanakan. Saya akan dorong bulan ini, bahkan minggu-minggu ini agar seluruh kabupaten/kota yang sudah ada anggarannya segera melakukan NPHD supaya Sulsel menjadi contoh di seluruh Indonesia," imbaunya.
Sementara Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan Pemerintah Kabupaten Gowa sejak dikeluarkannya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait anggaran pemilu, pihaknya langsung melakukan konsolidasi bersama dengan TAPD dan berkonsultasi dengan DPRD untuk melakukan beberapa koreksi agar bisa segera mengalokasikan anggaran Pilkada.
"Saat ada edaran dari Kemendagri, kita memang melakukan penyesuaian program-program yang berjalan dan tahun ini tentu ada beberapa program yang kita lakukan penundaan untuk bisa mengalokasikan anggaran Pilkada, namun yang perlu kita ketahui ini adalah kewajiban dan tentu menjadi tanggung jawab daerah, dari situlah kita anggarkan untuk pilkada dan itu sejak bulan Februari dan sudah dilakukan SK parsial oleh DPRD dan sudah selesai April dan hari ini kita sudah transfer langsung ke KPU dan Bawaslu," jelas orang nomor satu di Gowa itu.
Adapun total anggaran yang dihibahkan yakni Rp60 miliar untuk KPU Gowa dan Rp15 Miliar untuk Bawaslu ditambah biaya pengamanan Rp15 miliar.
Ditempat yang sama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa, Fitra Sahdanul mengatakan total anggaran yang didapatkan olehnya sebanyak Rp 60 miliar namun ada sedikit pengurangan karena adanya dana sharing dari provinsi Sulawesi Selatan sehingga tersisa total Rp 50,9 miliar.
