TORAJA UTARA, RAKYATSULSEL - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Republik Indonesia (RI) asal Toraja, Lili Amelia Salurapa, untuk pertama kalinya menggelar rapat resmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Toraja Utara (Torut) di ruang Paripurna DPRD Torut, Rabu, 4 Oktober 2023.
Dalam rapat tersebut bahas sejumlah anggota DPRD yang hadir bergantian menyampaikan aspirasi, uneg-uneg dan persoalan yang ada di Torut yang butuh perjuangan dan dukungan dari DPD RI.
Menurut anggota DPD RI, Lili Amelia Salurapa kepada media usai RDP mengatakan bahwa kehadirannya untuk mendengarkan aspirasi dari DPRD di kantor dewan, dan ini pertemuan pertama dengan anggota DPRD Torut dan dalam pertemuan ada banyak masukan dan harapan yang disampaikan.
"Pertemuan seperti ini adalah hal yang saya impikan sekali, karena sebagai perwakilan masyarakat Sulsel dipusat. Dan berharap dengan ada pertemuan ini ada usulan dari Torut yang ditembuskan kepada saya untuk saya bantu dipusat " beber Lili.
Dikatakan Lili bahwa sejumlah usulan yang disampaikan, diantaranya terkait pengadaan BTS, penambahan guru agama, penambahan quota Jemaah Haji dari Toraja yang selama ini sangat minim, namun setelah dirinya perjuangkan dipusat bisa mengalami penambahan.
Namun, terkait infrastruktur dan juga pembangunan pariwisata di Toraja yang juga terus diperjuangkan, dirinya menilai masyarakat terkesan tidak siap.
Salah satunya yang menjadi indikatornya, kata Lili, masyarakat Toraja belum sadar untuk menjaga kebersihan dan masih kurang mampu memberikan service yang maksimal sehingga kunjungan wisata belum maksimal.
"Saya selalu siap membantu masyarakat dipusat, agar apa yang diperjuangkan melalui proposal ke pusat yang ditembuskan kepada saya, menjadi acuan bagi saya untuk mengawal dan memperjuangkan di pusat," pungkas Lili.
Sementara itu, Ketua DPRD Torut, Nober Rante Siama kepada media usia pertemuan mengatakan, bahwa dalam pertemuan tersebut sejumlah usulan seperti Undang-Undang Unirba, tapal batas, dan bahkan meminta tanggapan terkait Pemkab Torut, sejauh mana pengawasan DPD terkait daerah otonomi baru Torut yang baru berumur belasan tahun apa saja yang menjadi hasil pengawasan, agar bisa menjadi acuan untuk terus berbenah agar Torut semakin baik, jangan sampai Torut malah mengalami penurunan sehingga berujung dikembalikan ke kabupaten induknya.
"Berharap apa yang disampaikan hari ini, bisa diperjuangkan dipusat agar bisa terwujud, mengingat tugas beliau merumuskan UU dan melakukan pengawasan terutama kepada daerah otonomi baru seperti Toraja Utara," pungkas Nober. (Cherly)
