Ketidak tegansan Dewas KPK dalam melakukan penindakan, baik terhadap anggota KPK maupun Petinggi KPK yang terbukti melakukan pelanggaran disebut bakal jadi peluang terjadinya kesalahan serupa.
Beberapa kasus yang dimaksud diantara, kasus dugaan gratifikasi pemberian fasilitas helikopter kepada Ketua KPK Firli Bahuri, juga masalah Firli Bahuri yang menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe yang saat itu dalam penyidikan KPK.
"Termasuk vonis ringan bagi pelanggar kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan KPK tidak memberikan efek jerah sehingga pelanggaran sangat mungkin terulang kembali," ujarnya.
"Harusnya dewas bisa melakukan hukuman yang berat karena bagi pimpinan KPK pelanggaran etik itu merupakan kesalahan yang besar karena KPK menjadi room model bagi penegak hukum korupsi lainnya," sambungnya.
Adanya upaya hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan ini pun ikut didukung.
"Kami mendukung proses upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Hal tersebut sangat penting guna memastikan ada tidaknya pemerasan yang dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK terhadap SYL," kuncinya.
Sekedar diketahui, pemeriksaan SYL di Polda Metro Jaya menyusul munculnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk ajudan dan sopir SYL. Surat panggilan itu berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Pimpinan KPK.
