MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Masih ada sekitar 16 Pemerintah daerah (Pemda) belum menetapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang di Sulsel.
"Kan yang selesai kemarin baru tiga. Tadi ada lima," kata Ketua KPU Sulsel, Hasabullah saat ditemui di Hotel Claro Makassar, Rabu (11/10/2023).
Diketahui yang lebih awal melakukan penandatangan NPHD yakni Kabupaten Gowa, disusul Maros, Bone, Luwu Timur, Palopo, Takalar, Enrekang dan Bantaeng.
Sementara untuk 16 Kabupaten/kota lain kata Hasabullah diharapkan dalam waktu dekat ini. Jika Pemerintah Daerah tidak menyediakan anggaran Pilkada maka dipastikan pesta Demokrasi tahun depan tidak berjalan.
Namun dengan adanya campur tangan pemerintah Provinsi dalam hal ini Pj Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin maka akan berjalan dengan baik. Apalagi Bahtiar saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah memerintahkan kepada kepala daerah untuk menganggarkan 40 persen pada anggaran perubahan 2023 ini dan 60 persen pada anggaran pokok 2024 mendatang.
"Harus segera dituntaskan, kalau tidak kita tidak bisa Pilkada. Tapi saya lihat pak Gubenur menjadi mediator yang baik dan kita harapkan baling lambat bulan Oktober (sudah ada NPHD)," ujarnya.
Hasbullah juga menyebutkan jika pemerintah kota Makassar sudah menyiapkan anggaran Pilwalkot Makassar. Tinggal kesepakatan antara Pemerintah kota dan KPU.
"Makassar sudah ada berita acara, tinggal tunggu biaya adaminriasi," tutupnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar mengakui jika sampai saat ini belum melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Walikota Makassar 2024 mendatang.
"Makassar kan cukup besar (Anggaran dibutuhkan) sehingga ada namanya asistensi. jadi kita tunggu asistensi dari Provinsi," kata Wali Kota Makassar, Danny Pomanto saat ditemui di Hotel Claro Makassar, Rabu (11/10/2023).
Namun Danny pastikan Pemerintah Kota Makassar pastikan menggerakan anggaran Pilwalkot jika pemerintah Provinsi sudah asistensi anggaran tersebut.
"Kita tunggu berapa jumlahnya dari hasil asistensi. Tidak lama kok, tergantung teman-teman dari Provinsi," ujarnya.
"NPHD tidak ada masalah bagi kita, tapi ada prosedur keuangan yang harus kita lakukan, asistensi dan konsultasi," lanjutnya.
Bahkan kata Danny dia hati-hati dalam menggerakan. "Kan seperti saya ini di masa akhir jabatan banya sekali mencarikan masalah, jadi semuanya harus lengkap," jelasnya.
(Fahrullah/B)
