MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah daerah (Pemda) se-Sulsel diminta lebih memperhatikan penyediaan logistik berupa anggaran dan kesiapan pada pemilu 2024. Itu menjadi agenda pada rapat koordinasi Forkompinda se-Sulsel, Hotel Claro, Rabu, (11/10/2023).
Terkait dengan hal ini, pihak KPU Sulsel juga merespon baik. Bahkan sudah mengantisipasi segala kemungkinan menghadapi pemilu dan pilkada 2024 mendatang.
"Kami KPU merespon baik apa dilakukan pak Pj Gubernur Sulsel. Dimana meminta kepala daerah mempersiapkan perangkat logistik anggaran pilkada 2024. Kami KPU juga sudah melakukan segala hal mengantisipasi Pemilu dan Pilkada," kata Anggota KPU Sulsel membidangi Divisi Logistik Marzuki Kadir di Makassar, Rabu (11/10/2023).
Komisi Pemilihan Umum menyiapkan skema pengadaan logistik Pemilu 2024. Ia menyebutkan, rapat koordinasi semua unsur yang ada di Sulawesi Selatan untuk mensukseskan pemilu 2024. Apalagi pemilu dan pilkada tahun depan menjadi tanggungjawab semua pihak.
"Jadi termasuk kesiapan KPU dan Bawaslu, serta stakeholder mulai instruksi pusat lewat Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kejaksaan dan Pengadilan. Dan itu struktur sampai bawah. Yang hadir itu sampai pak lurah dan Pak Camat," katanya.
Dia menyebutkan, sebagai Komisioner KPU Provinsi menilai Pj Gubernur ini sangat responsif bagaimana mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024.
Lanjut dia, keberhasilan pemilu itu bukan hanya ditentukan penyelenggara. Tapi beberapa stakeholder di mana masyarakat sipil, masyarakat ketokohan hadir semua bagaimana pesta ini berhasil dengan baik.
"Kesiapan KPU sekarang bagaimana tahapan harus kita pahami, kedua tahapan Pilkada. Ada enam kabupaten yang menandatangani NHPD. Kita di Sulawesi Selatan lebih utama siapa dibandingkan kabupaten kota di Indonesia," tuturnya.
Untuk antisipasi terkait cuaca ekstrem nantinya, Ia mencontohkan di Pemilu sebelumnya, yang kebetulan mungkin akan terjadi kedepan.
"Misalnya iklim karena pada saat Februari 2024 nanti akan terjadi perubahan iklim. Jadi antisipasi sebelumnya pada persoalan statistik dari kabupaten ke Kecamatan, bagaimana antisipasinya," jelasnya.
Terutama kondisi letak geografis, contoh kabupaten Pangkep melewati pulau. Dimana ada 4 Kecamatan yang notabenenya memerlukan persoalan logistik karena lewat laut menuju Pulau.
"Kita mengusulkan semua. Tentang dugaan-dugaan yang akan terjadi. Dan juga mempersiapkan antisipasi dari hal yang akan terjadi. Karena logistik itu dari tahun ke tahun kurang lebih sama. Apa yang pernah terjadi 2019 lalu, sama semua," tuturnya. (Suryadi/B)
