MAKASSAR, RAKYATSULSEL — Pemerintah daerah (Pemda) se-Sulsel diminta lebih memperhatikan penyediaan logistik pada pemilu 2024. Sebab kebutuhan mereka tercover secara spesifik di APBN sedangkan anggaran logistik Pilkada di APBD.
Oleh sebab itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri yang juga Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Bahruddin mengumpulkan seluruh perangkat daerah pada rapat koordinasi Forkompinda se Sulsel, Hotel Claro, Rabu, (11/10/2023).
Bahtiar Baharuddin menginstruksikan kabupatennya/kota untuk menyiapkan gudang logistik untuk pemilu. Pasalnya kata dia, jika gudang logistik disiapkan kecamatan, maka kecamatan akan kewalahan.
"Mengingat rangkaian pemilu dengan pilkada tidak begitu jauh waktunya. Belum lagi, pemilu dan pilpres bersamaan yakni digelar pada 14 Februari 2024 mendatang," jelasnya.
Karena ada tahapan pilkada yang juga ada logistik dikirim ke kecamatan, bayangkan gudang kecamatan ada logistik pemilu dan ada juga logistik pilkada.
"Berarti harus ada gudang di kabupaten. Jangan tumpuk nanti. Ini teknis di lapangan," tuturnya dihadapan kepala daerah dan perangkat daerah se-Sulsel.
Apalagi kata dia, jika revisi UU Pilkada disahkan, berarti tahapan pilkada serentak akan dimajukan. Ia pun meminta para kabupaten/kota segera menandatangani penganggaran pilkada.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari menyampaikan, DPRD Sulsel siap menyukseskan pemilu dan pilkada.
"DPRD siap mensukseskan pemilu dan pilkada serentak 2024. Kesiapan masyarakat, kertas suara, anggaran, aparat," kata Andi Ina yang juga merupakan Bendahara Golkar ini. (Suryadi/B)
