“Pada 2024 nanti alokasi anggarannya 60 persen. Ini bukan untuk didiskusikan tapi dilaksanakan secepatnya karena perintah dari pemerintah pusat," ujar Bahtiar.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah berharap 16 daerah yang belum teken NPHD segera menyusul dalam waktu dekat. Menurut dia, bila pemerintah daerah tidak menyiapkan 40 persen pada APBD Perubahan 2023, maka dikhawatirkan pada tahun depan pengalokasian anggaran 100 persen tidak dapat tercapai.
"Dampaknya, pesta demokrasi nantinya terancam tidak berjalan dengan baik," ujar Hasbullah.
Hasbullah optimistis, dengan turun tangannya Penjabat Gubernur ke daerah-daerah bisa mempercepat proses tersebut. Apalagi Bahtiar saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri.
"Harus segera dituntaskan, kalau tidak, Pilkada tidak bisa digelar. Penjabat Gubernur menjadi mediator yang baik dan diharapkan baling lambat Oktober ini, NPHD semua daerah sudah selesai," kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku sampai saat ini belum melakukan penandatanganan NPHD untuk anggaran Pemilihan Wali Kota Makassar 2024.
"Makassar cukup besar karena ada anggaran asistensi. Jadi kita tunggu asistensi dari provinsi," kata Danny.
Danny memastikan, Pemerintah Kota Makassar akan segera mengalokasikan anggaran Pilkada 2024. "Kami tunggu berapa jumlahnya dari hasil asistensi. Tidak lama kok, tergantung teman-teman dari Provinsi," imbuh dia.
Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar juga mengingatkan untuk mempersiapkan distribusi logistik pada Pemilu 2024. Bahtiar mengatakan, seluruh perangkat pemilihan harus didistribusi di seluruh wilayah tepat waktu.
"Jangan sampai ada penumpukan logistik karena alasan distribusi yang tersendat. Ini tidak boleh dipandang enteng," kata Bahtiar.
Dia mengatakan sejumlah wilayah di Sulsel kerap tidak dapat diakses dengan mudah oleh kendaraan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara sehingga sejak dini sudah harus dipikirkan segala resikonya.
“Jadi perencanaan harus matang dalam menggerakkan logistik dari kecamatan ke TPS dan kembali lagi ke kecamatan. Semua harus dihitung dengan cermat. Seperti daerah pegunungan yang sulit diakses kendaraan umum," imbuh Bahtiar.
Dia berharap seluruh stakeholder bekerja sama dalam penyaluran distribusi logistik nantinya. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan lebih awal tempat penampungan logistik agar saat penyaluran nantinya tidak mengalami kendala yang berarti.
