"Inflasi sebesar 3,0-1,0 persen; persentase tingkat kemiskinan 6,7-7,7 persen; Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai angka 73,99-74,02 persen; Gini ratio 0,362-0,363 serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,24 persen," jelasnya..
Sedangkan, kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut.
"Selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah," katanya.
Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern dilakukan dengan memfokuskan upaya peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan memberikan konstribusi terbesar terhadap peningkatan PAD.
"Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong reformasi administrasi pelayanan perpajakan yang lebih sederhana dan transparan," tukasnya.
Sedangkan Ketua Banggar DPRD Sulsel, Irwan Hamid berharap bahwa APBD perubahan dan pokok benar-benar tepat sasaran guna untuk kebutuhan dan keperluan masyarakat di Sulsel.
Menurutnya, sejau ini program Pemprov masuk dalam rancangan program daerah (RPD) lebih pada kebutuhan masyarakat dan mengatasi krisis saat ini di alami semua daerah.
"Kita berharap apa yang dicantumkan dalam APBD perubaha dan APBD pokok nantinya lebih pada kesejahteraan masyarakat. Karena kita tau saat ini banyak keluhan masyarat perlu diperhatikan," singkat politisi PKB itu. (Yadi/C)
