MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mendapatkan anggaran sekitar Rp 18 miliar lebih pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mengawasi pemilihan walikota Makassar pada 2024 mendatang
Namun dalam anggaran awal, Bawaslu Makassar hanya memperoleh sekitar Rp 7 miliar pada anggaran perubahan tahun 2023 ini.
"Sudah keseluruhan mi itu (Rp 18 miliar), tapi tahun ini kita (Bawaslu) memperoleh 40 persen ya sekitar Rp 7 miliar, jadi lebihnya tahun depan (anggaran pokok)," kata Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah saat dikonfirmasi Rakyat Sulsel.
Dirinya menyebutkan dalam NPHD Pilwalkot 2024 nanti mengalami penurunan sekitar Rp 1 miliar lebih. Ini dikarenakan hasil Pilwakot 2020 Bawaslu Kota Makassar mengembalikan sekitar Rp 1 miliar.
"Kami anggap (Rp 18 miliar) sudah cukup karena pengalaman 2020 kita diberikan Rp 19 miliar lebih tapi ada silfa. Jadi tahun ini (anggaran Pengawasan pemilu) kita kasi pas-pas saja," ujarnya.
Dede menyebutkan jika anggaran Rp 18 miliar diharapkan bisa digunakan sebaik-baiknya dan tidak ada lagi silfa. (Fahrullah/B)
