MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Massa Aksi Solidaritas Kepala Desa dan Mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (13/10/2023).
Kordinator Lapangan (Korlap) Reynand Pratama menyampaikan dalam surat pernyataan sikap tujuan aksi itu untuk mengatensi surat edaran tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Sulsel.
Kata dia, surat edaran itu menghadirkan poin bahwa dalam percepatan akselerasi pembangunan di pedesaan, maka pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memprogramkan pemanfaatan lahan tidur sekitar 2 Juta hektar untuk pengembangan budidaya pisang dalam program ketahanan pangan di desa dengan target 500.000 hektar lahan yang tersebar diseluruh desa di wilayah Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, sehubungan dengan point (1) diatas, maka merujuk pada prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 untuk program ketahanan pagan agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran di APBDesa masing-masing sekitar 40% dari pagu anggaran dana desa.
Lalu, khusus untuk desa dikawasan pesisir pemerintah provinsi Sulawesi selatan memprogramkan Pengadaan rumpon untuk kelompok nelayan maka diminta kepada pemerintah di kawasan pesisir mengalokasikan anggaran sebesar 40% untuk mendukung program prioritas pemerintah provinsi Sulawesi selatan.
Kemudian, dalam rangka menindaklanjuti point tersebut diatas, diminta kepada saudara Bersama tim TAPD kabupaten untuk memfasilitasi dan mengawasi program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat terakomodir pada struktur APBDesa tahun 2024.
Ia menyampaikan, dari surat edaran tersebut menimbulkan kegaduhan, polemik serta pro kontra di masyarakat yang pada akhirnya memicu berbagai bentuk penolakan masyarakat sipil terhadap program Pemprov Sulsel 2023-2024 dalam rangka pengentasan kemiskinan, penanganan sunting/ gizi buruk, ketahanan dar kelanjutan pangan sera pengendalian inflasi yang dinilai oleh masyarakat bahwa program tersebut tidak mengikuti kajian dan riset akademis.
Adapun tuntutannya.
- Mendesak Mendagri untuk mencopot Pj Gubernur Sulsel Karena telah melakukan kegaduhan dengan menghadirkan program yang tidak diawali oleh kajian dan riset akademis.
- Menolak program Pemprov Sulsel dalam pengembangan budidaya pisang menggunakan ADD Desa 40 persen.
- Menolak program Pemprov Sulsel dalam pengadaan rumpon untuk kelompok nelayan dengan ADD desa 40 persen.
- Menolak Inisiatif Pemprov Sulsel menggunakan ADD Desa 40 persen dalam menyukseskan program tersebut.
- Menolak Surat edaran Pj Gubernur Sulsel dengan nomor 412.2/11958/DPMD tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024 di Sulsel.
- Apabila seluruh point tuntutan tidak diindahkan dan tidak diakomodir oleh Pj Gubernur Sulsel, maka kami segenap solidaritas Kepala Desa dan Mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa secara terus menerus sebagai bentuk penolakan program prioritas Pemprov Sulsel.
(Abu/B)
