"Demikian pula pentingnya pengawasan dalam mengimplementasikan bantuan, termasuk harus ada pelaporan yang transparan dan akuntabel terhadap penggunaan bantuan keuangan tersebut," ujarnya.
Fraksi PAN juga mengharapkan agar bantuan keuangan yang diberikan betul-betul tepat sasaran, dan tepat pemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat dari bantuan keuangan tersebut.
Khusus untuk bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, Fraksi PAN menghimbau agar alokasi penganggarannya dilakukan secara cermat dan merata. Untuk hal tersebut, mohon penjelasannya ?.
Masih Terkait komponen belanja transfer, Fraksi PAN sepakat untuk mengoptimalkan pada belanja bagi hasil, karena hal tersebut lebih mencerminkan aspek proporsional dan lebih memenuhi prinsip keadilan bagi daerah Kabupaten/Kota, dibandingkan dengan belanja bantuan keuangan.
"Dimana bagi Frkasi PAN melihat jika bantuan keuangan yang selama ini dilakukan cenderung dinilai politis, dan tidak berbasis pada aspek kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat," katanya.
Untuk komponen Belanja Daerah, Fraksi PAN menyarankan, agar prioritas disetiap jenis belanja mesti diarahkan keberpihakannya pada upaya peningkatan perekonomian, khususnya keberpihakan pada pemberdayaan perekonomian pada sektor rill yang banyak menyerap tenaga kerja.
Serta komponen belanja harus sejalan dengan pencapaian 8 (Delapan) program prioritas Pj Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara untuk proyeksi belanja tak terduga, bagi Fraksi PAN mengharapkan, jika proyeksi belanja tak terduga tidak mengalami penurunan dan atau pengurangan yang sangat signifikan, dengan pertimbangan, bahwa perubahan iklim yang begitu cepat.
