Sedangkan, terkait dengan pemberian layanan dasar Pendidikan, Fraksi PAN Melihat, bahwa Akses untuk Sarana Pendidikan dalam hal ini Sekolah masih perlu ditingkatkan secara merata disemua wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sebab kebutuhan warga untuk mengakses pendidikan di tingkat SMA/SMK masih dirasa terbatas, khususnya untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru.
"Hal ini agar rasio jumlah lulusan siswa SMP bisa tertampung di Sekolah Tingkat Lanjutan Atas (SMA/SMK). Oleh karena itu, Fraksi PAN merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi untuk melakukan penambahan sarana pendidikan, agar warga dapat menikmati layanan pendidikan secara maksimal," tuturnya.
Terakhir, pada pembangunan infrastruktur guna meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat perlu ditingkatkan dan dijaga kualitasnya, baik untuk infrastruktur jalan dan jembatan, maupun infrastruktur penunjang pada beberapa sektor produktif lainnya.
"Sebab dari pengamatan Fraksi PAN, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang sudah rusak, padahal pembangunannya terbilang masih sangat baru. Olehnya itu, Fraksi PAN menekankan kepada pemerintah untuk menjaga kualitas pada pembangunan infrastruktur disemua sektor.
"Demikian pula, perlunya pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan pada pembangun infrastruktur yang akan dikerjakan, termasuk pada pembebasan lahan pembangunan bendungan yang ada," tutupnya.
Selanjutnya, fraksi Gerindra disampaikan oleh Henny Latif berharap tidak ada target pendapatan fiktif dalam APBD tahun 2024 yang akan datang. Selain itu, pentingnya dalam R-APBD memperhatikan kewajiban yang carry over untuk DBH ke Kabupaten/ Kota tahun 2023 sekitar Rp. 445 miliar lebih.
