Dan utang kepada Pihak Ketiga sekitar Rp. 662 milyar, kekurangan alokasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) sekitar Rp. 74 milyar dan pinjaman jangka panjang sekitar Rp. 513 miliar, sehingga total potensi utang sekitar Rp. 1 Triliun 694 Miliar.
"Kita mendukung komitmen penjabat Gubernur untuk menghentikan hal-hal buruk yang berpotensi menjadi temuan BPK, dan mengakibatkan Pemerintahan ini tidak berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ada," ujarnya.
Ia menuturkan dalam pembahasan anggaran maupun realisasi program nantinya saling trasnparan. Hal ini untuk memastikan anggaran tepat sasaran demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
Terkait, menyikapi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2024. Fraksi Partai Gerindra memiliki berbagai pernyataan serta pertanyaan kritis . Adapun beberapapernyataan dan pertanyaan kritis yang kami ajukan adalah sebagai berikut.
Pertama, kata dia. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi pengantar nota keuangan Sulsel yang memotretkondisi objektif terutama pada adanya potensi target pendapatan fiktif, kewajiban yang carry overuntuk Dana Bagi hasil (DBH) ke kabupaten/ kota.
"Potensi utang maupun pengaturan keuangan lainnya yang berpotensi menjadi temuan BPK. Kami mendorong agar pembahasan APBD TA 2024 ini dilakukan secara akuntabel," katanya.
Kedua, fraksi Partai Gerindra meresponsurat penyampaian Penjabat Gubernur terkait ketidak setujuan atas muatan yang tercantum dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024 yang tertulis Rp 10,466 Triliun.
