MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Beredarnya isu penolakan program prioritas Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin terutama dalam hal pengembangan budidaya pisang dan pengadaan rumpon yang juga memberikan imbauan untuk pengalokasian dana desa, Bahtiar Baharuddin berencana melakukan dialog bersama dengan kepala desa di se-Sulsel.
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, bahwa tak terpungkiri adanya perbedaan pendapat sekaitan dengan program priorotas yang diusungnya. Hanya saja ia memberikan penjelasan sekaitan dengan imauan penggunaan dana desa untuk pengembangan Budidaya Pisang itu bukan merupakan suatu pemaksaan.
"Kan minimal, bisa 21 persen, bisa 30 persen, bisa 50 persen, 100 persen juga bisa. Ini kan soal tafsir saja. Tetapi saya menggunakan dana desa bukan untuk budidaya pisang saja. Boleh di infrastruktur, padi, jagung, peternak, perikanan, silakan saja tidak dilarang kok, namanya himbauan," ungkapnya di kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/10/2023).
“Mau ikuti tidak apa-apa, tidak mau ikuti tidak apa-apa. Kami terbuka untuk Dialog,” ujarnya.
Ia melanjutkan, pengusungan budidaya pisang itu tidak menjadi program yang menggeser program yang memiliki dampak baik dan telah berjalan sebelumnya.
Kata dia, program itu diusung untuk menjadi sebuah solusi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. “Program seperti pertanian, padi dan jagung kan sudah berjalan baik, dan pisang ini merupakan salah alternatif untuk menambah peluang baru,” jelasnya.
Ia menuturkan, budidaya pisang sendiri merupakan salah satu usaha yang tidak memerlukan modal besar dalam pelaksanaannya. kata dia itu juga berkorelasi dengan isu dunia untuk pengurangan emisi dengan target 1 Milliar pohon.
Ia mengakui perbedaan pandangan itu merupakan hal yang wajar saja, bahkan kata dia Pemprov Sulsel terbuka untuk berdialog bersama dengan para kepala desa yang melakukan penolakan tersebut.
Ia pun tidak ingin muncul keriuhan di publik terkait budidaya pisang yang ia garap dan menyerahkan keputusan itu pada setiap pemdes (pemerintah desa). Apalagi, di satu sisi saat ini Kemendesa PDTT sedang menggodok Permendesa PDTT yang baru untuk tahun 2024 terkait prioritas alokasi anggaran untuk dana desa.
Bahtiar membeberkan, ia akan mengundang seluruh kepala desa di Sulsel untuk hadir berdialog dengannya pekan depan. Meskipun isu utamanya adalah terkait sukses pemilu/pilkada 2024, namun ia tidak menepis bakal ikut membahas terkait kisruh budidaya pisang dengan dana desa tersebut.
"Ada pikiran yang baik, teman-teman desa (kades) punya pandangan yang lebih baik, yang namanya himbauan kan bisa kita perbaiki, itu kan bukan hukum mutlak. Pak Gubernur salah kalau bilang begitu, harus dikoreksi, ya kita koreksi kalau memang dianggap kurang tepat," pungkasnya. (Abu/B)
