MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ratusan Kepala Desa (Kades) se-Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama masyarakat padati pintu masuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin siang (16/10/2023).
Mereka mendatangi gedung DPRD Sulsel untuk menggelar aksi demonstrasi menolak program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel (Sulsel) Bahtiar Baharuddin, yakni program budidaya tanaman pisang menggunakan dana desa sebesar 40 persen. Sebagaimana dalam surat edarannya nomor:412.2/11938/DPMD tanggal 9 Oktober 2023, perihal Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2024 di Sulsel.
Program tersebut mendapat penolakan dari sejumlah Kepala Desa di Sulsel. Mengingat salah satu poin dalam edaran yang ditujukan kepada para Bupati di Sulsel itu yakni, pemerintah desa diminta mengalokasikan APBDesa sebesar 40 persen dari pagu anggaran dana desa dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
"Tuntutan kita adalah meminta Pj (Bahtiar Baharuddin), dalam hal ini bagaimana kemudian mencabut himbauan dan surat edaran terkait penanaman pisang. Dimana dalam surat edaran jelas sekali bahwa 40 persen (dana desa) itu digunakan untuk menanam pisang," ujar Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Sulsel, Andi Sri Rahayu Usmi saat ditemui di lokasi aksi.
Sri Rahayu menilai, program yang sedang digaungkan Pj Gubernur Sulsel itu tidak relevan dengan kondisi saat ini, sebab banyak daerah di Sulsel mengalami kekeringan.
Masyarakat dan petani di Sulsel disebut lebih membutuhkan air daripada pisang. Mengingat lahan pertanian banyak mengalami kekeringan dampak dari cuaca ekstrim yang berkepanjangan atau dampak dari El Nino.
"Seharusnya pihak Gubernur, pihak pemerintah, tau bahwa masyarakat saat ini tidak butuh pisang, warga butuh air," kata Sri Rahayu.
