MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Forum Komunikasi Sosial Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan tema Peningkatan Pemahaman terkait Pengoperasian Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS), di Baruga Karaeng Pattinggaloang, Rabu, 18 Oktober 2023.
Forum diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kegiatan ini dihadiri Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto, Perwira Staf Ahli TK II Kasad Bidang Sosial Budaya, Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring, juga selaku pemateri, Plt Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik, Kasubdit Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kementerian Dalam Negeri, Anug Kurniawan, dan Friscilla Debora Sinaga dari Kemenkominfo dan Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Firda.
"Forum pada kegiatan hari ini sebagai asistensi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman teman-teman daerah dalam mengoperasikan/mengaplikasikan dari Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial," kata Bahtiar.
Acara tersebut, diikuti 100 orang peserta terdiri dari jajaran Kepala Kesbangpol provinsi dan operator SIPKS wilayah timur Indonesia, serta Kepala Kesbangpol kabupaten/kota se Sulsel.
Sebagai Pj Gubernur Sulsel sekaligus Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menyampaikan, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sedang mengembangkan aplikasi sistem informasi penanganan konflik sosial. Sistem seperti ini dikembangkan dan diaplikasika untuk seluruh jajaran Kesbangpol Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Fungsi SIPKS adalah sebagai alat yang sangat efektif dan efisien dalam memantau, memetakan dan menangani potensi konflik sosial dengan cepat.
"Bagaimana 545 daerah ini (di Indonesia), sistem deteksi dini itu ada, sehingga sekecil apapun yang muncul di daerah bisa kita data sejak awal dan bisa kita lakukan penanganan lebih awal," sebutnya.
