MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial isu-isu strategis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan tema "Peningkatan pemahaman terkait pengoperasian sistem informasi penanganan konflik sosial, di Aula Tudang Si Pulung Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (18/10/2023).
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan bimbingan teknis aplikasi SIPKS dari pihak Kemendagri yang sedang dalam pengembangan.
Kata dia, aplikasi itu diproyeksikan untuk melakukan deteksi hal-hal yang perlu diberikan penindakan sekaitan dengan kerawanan konflik sosial, apalagi mendekati tahun pemilu.
“Kegiatan hari ini adalah kegiatan sebenarnya asistensi bimbingan teknis aplikasi SIPKS dari Kemendagri dalam hal ini Dirjen politik dan pemerintahan umum, kami sedang mengembangkan aplikasi ini, dengan adanya sistem informasi seperti ini,” jelasnya, Rabu (18/10/2023).
Ia melanjutkan, beberapa langkah terus dilakukan oleh pemprov sulsel untuk mengawal pemilu yang damai, itu juga di tandai dengan deklrasi penandatanganan Pakta Intergitas untuk ASN baru-baru ini.
Ia membeberkan, segala unsur dalam kehidupan masyarakat pun juga akan dilibatkan untuk mengawal pemilu damai yang akan memuncak pada 2024 mendatang dan tentu akan sangat berkontribusi memberikan arus informasi.
“Beberapa hal yang kita sudah lakukan kemarin adalah deklarasi Pemilu Damai di Kabupaten/kota, kita juga akan lakukan di tingkat provinsi, seluruh kepala desa kita undang, forkopimda, majelis agama, semua upaya ini kita lakukan KPU dan Bawaslu juga lakukan semua ini bisa menjadi sumber data informasi,” paparnya.
“Yang paling penting dari pemprov, kabupaten/kota data yang disampaikan dari berbagai pihak, seperti intelijen, bawaslu, itu kita lakukan penanganan,” bebernya.
Ia mengutarakan, sekaitan dengan konflik sosial memang perlu selalu dimitigasi, ia juga tak membatasi masyarakat untuk melakukan kritik “Intinya gini, menyampaikan aspirasi boleh itu kan demokrasi, demo pun boleh tapi sesuai dengan aturan jangan Sampai menimbulkan anarkis, merusak,” urainya.
Bahkan ia menegaskan kepada masyrakat untuk melek informasi yang dapat memantik konflik dimasyarakat.
“Sebagai PJ Gubernur berharap masyarakat jangan mau diadu domba dengan urusan politik, belajar yang lalu-lalu,” sebutnya.
Ia mengutarakan, konflik sosial harus di hindari apalagi hanya gara-gara pemilu yang akan mengorbankan ketenangan masyarakat. “Yang bertanding di pemilu kan setelah itu mereka rangkul-rangkulan, bagi-bagi kekuasaan politik akhirnya, tapi yang dibawah malah ribut, Bugis masyarakat harus pintar politik, jagang mau diadu domba oleh pemain-pemain politik, yang rugi rakyat Sendiri,” pungkasnya. (Abu/B)
