PALOPO, RAKYATSULSEL - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo, Samsil Saide, angkat bicara terkait informasi yang beredar menyebut bahwa anggaran stunting yang dikelola dinasnya mencapau Rp 10 miliar. Padahal faktanya, tahun 2023 ini anggarannya hanya sekitar Rp 4.035.775.000.
"Makanya saya heran, kenapa Rp10 miliar. Sementara data anggaran yang ada pada kami, tidak seperti itu. Informasi yang menyebut kami mengelola Rp 10 miliar itu hoaks alias tidak benar," katanya kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).
Ia kemudian merinci, pemberian tambahan makanan Rp150 juta. Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Kampung KB Rp42.575.000. Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp3,5 miliar. Dan tambahan honor dari APBD Pokok 2023 Rp343.200.000.
Pemberian tambahan makanan Rp150 juta pada sembilan kecamatan kepada 50 Ibu Hamil (Bumil), ibu pasca melahirkan, Bayi di Bawah Lima Tahun (Balita) stunting, dan Balita berisiko stunting.
Dapur Dashat Kampung KB dengan orientasi sembilan kecamatan, dilakukan saat ada pemeriksaan Posyandu. Pihak KB melakukan pengolahan makanan melibatkan ahli gizi, tenaga kesehatan, bidan, TP-PKK, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).
Olahan makanan tersebut, langsung diberikan kepada Bumil, serta Balita stunting dan berisiko stunting. Kemudian BOKB Rp3,5 miliar, penggunaan anggarannya berdasarkan petunjuk teknis dari kementerian. Ada dua jenis kegiatan BOKB yakni kegiatan fisik dan non fisik.
Kegiatan fisik dalam bentuk pengadaan Bahan KB KIT (BKBKIT) berupa alat peraga untuk meransang motorik anak (mainan anak) untuk Balita Rp260 juta. Rehab gudang alat KB/kontrasepsi, pengadaan peralatan sofa, AC, laptop, dll Rp200 juta.
Kegiatan non fisik berupa mini lokakarya pada sembilan kecamatan/48 kelurahan Rp117 juta. Honor dalam bentuk transportasi TPK 429 orang untuk pemeriksaan Bumil, ibu pascasalin, sebesar Rp210 ribu per orang selama sembilan bulan.
Lalu audit kasus stunting sebanyak dua tahap dalam satu tahun untuk analisa dan identifikasi penyebab stunting pada sembilan kecamatan. Kegiatan ini melibatkan empat dokter spesialis yakni spesialis gizi, spesialias kandungan, spesialis anak, spesialis psikologi, serta Nakes lainnya dengan anggaran Rp80 juta.
Rakor antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebanyak empat kali dalam satu tahun. Berupa Rakor tingkat kecamatan dan tingkat kota untuk membahas capaian stunting dan kegiatan lapangan dengan anggaran Rp80 juta.
Disinggung baliho stunting yang dipasang di rumah RT/RW, Samsil mengatakan, anggarannya melekat pada bidang Pengendalian Pendudukan (Dalduk) sebesar Rp54 juta. Nomenklaturnya berbunyi anggaran media Komunikasi dan Edukasi (KE) pencegahan stunting .
Ditambahkan Samsil, penurunan stunting di Palopo mencapai 4,7 persen. Ada dua sumber data yang digunakan yakni data Elektronik Pencatatan Laporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPLGBM) yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Dan sumber data kedua yakni Survei Statistik Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan.
Data EPLGBM, stunting Palopo tahun 2021 sebanyak 357 kasus dengan prevalensi 4,2 persen. Tahun 2022 sebanyak 344 kasus dengan prevalensi 2,7 persen. Dan tahun 2023 sebanyak 228 kasus dengan prevalensi 2 persen. Dirilis dua kali setahun yakni Maret dan Agustus. Data SSGI, stunting Palopo tahun 2021 sebanyak 28,5 persen. Dan tahun 2023 sebanyak 23,8 persen. Terdapat selisih atau penurunan 4,7 persen. Dirilis sekali setahun pada akhir Desember.
''Sekarang posisi Palopo urutan ke-6 penurunan stunting di Sulsel,'' jelas Samsil. Adapun program stunting mulai tahun 2021 sampai 2024. Target nasional 14 persen. Sedang target Pj Gubernur Sulsel yakni zero stunting. (*)
