MAKASSAR, RAKYATSULSEL - DPRD Sulsel bersama Pemprov Sulsel saat ini sementara membahas pokok-pokok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) pokok Tahun 2024. Rapat berlangsung di DPRD Sulsel, Selasa (24/10/2023).
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syahruddin Alrief mengatakan rapat bersama Pj Gubernur ini kaitan dengan rasionalisasi untuk APBD pokok 2024. Hanya saja, belum disepakati berapa nominal target di 2024.
"Masih tahap penjelasan atau rasionalisasi terkait anggaran. Karena Pemprov masih menyelesaikan sengketa utang masuk di APBD. Ini baru gambaran secara umum," katanya usai rapat tersebut.
"Karena jangan sampai ada utang baru lagi. Itu dulu pendapatan baru belanja, program-programnya. Nanti tanggal 27 Oktober," lanjutanya.
Sedangkan, anggota DPRD Sulsel, Usman Lonta mengatakan, rapat tersebut dalam rangka menyelesaikan problem kemiskinan di Sulsel dan pertumbuhan ekonomi.
"Ada poin-poon disampaikan dalam pernjabaran Pj Gubernur, prioritas beliau itu tiga sektor, yakni sektor perikanan dan kelautan, kemudian sektor peternakan, dan sektor pertanian. Nah pertanian itu diantaranya pisang," jelasnya.
Kenapa pisang yang di masukkan ini? Tidak nyambung antara laporan keuangan dengan gagasan. Sehingga karena ada pisang itu terus diganggu.
"Inilah sehingga penjelasan Pj Gubernur mau persektoral. Jadi faktor peternakan, pertanian dan perikanan," ungkap politisi PAN itu.
Diakui bahwa pada rapat tersebut belum adanya kesepakatan nominal APBD pokok 2014. Pasalnya, pekan lalu. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp10,466 triliun. Bahtiar mempertimbangkan adanya kenaikan potensi utang pada tahun depan.
"Untuk total anggaran disepakati atau bagaimana. Kan kemarin di tolak yang Rp10 triliun lebih. Pasti diyakinkan dulu kan program itu terjadi kalau ada ide. Kemudian dia narasikan apa manfaatnya. Supaya semua orang sama pemahamannya tentang ide itu," jelasnya.
"Kemudian adalah implementasi. Implementasinya ini kan masalah anggaran dan seterusnya. Pasti kalau begini narasinya (anggarannya), itu saya yakin. Jadi kemarin yang 10 triliun tidak di pakai," sambung Usman Lonta.
Menunutnya, pendapatan ini harus realistis karena kalau pendapatan tidak realistis atau pendapatan itu harus berdasarkan belanja dan kalau pendapatannya 10,4 baru kemudian belanjanya seperti itu juga berarti tidak bisa capai.
"Jadi ada prioritas kebutuhan lain, sehingga anggaran infrastruktur di 2024 tidak prioritas. Stadion tidak masuk juga. Belum ada yang pasti yang mana yang masuk. Tapi gagasannya prioritas ini jelas 3 sektor saya jelaskan diatas tadi," ungkapnya. (Yadi/B)
