MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Guna meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menyambangi lokasi Tempat Hiburan Malam (THM) memberikan edukasi untuk menyalurkan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Anggota KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, Pasca ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, KPU bersiap memasuki tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.
Maka sosialisasi terkait pengurusan pindah memilih ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan di berbagai lokasi termasuk THM di Kecamatan Wajo Kota Makassar.
"Teman-teman PPK/PPS Kecamatan Wajo, kebetulan di jalan Nusantara (THM) tempat itu, teman teman PPK Wajo yang turun sosialisasi DPTb," ujarnya, saat dikonfirmasi, Rabu (25/10/2023).
Seperti diketahui, lokalisasi Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo adalah kerap dijuluki sebagai THM menjadi lokasi mangkal para pekerja malam atau istilah (PSK).
Untuk memberikan edukasi soal menyalurkan hak pilih maka KPU lewat tim adhoc melakukan sosialisasi untuk pemilu yang akan berlangsung 14 Februari atau bertempatan pencoblosan di hari Valentine Day 2024.
Lebih lanjut Endang mengatakan, sosialisasi sementara berjalan yaitu DPTb, jadi bagi warga KTP-nya di luar Makassar bisa sampaikan mereka bisa memilih di sini.
"Kenapa kita memilih THM? saya kira semua warga berhak mendapatkan sosialisasi mengenai kepemiluan tanpa terkecuali," jelasnya.
Lanjut dia, semua warga negara yang bersyarat sebagai pemilih harus mendapatkan layanan menggunakan hak pilih nya tanpa terkecuali. informasi kepemiluan di dalamnya ada hak publik yang harus tahu tahapan yang sedang berjalan.
"Sehingga KPU harus memaksimalkan semua kemampuan yang ada sesuai regulasi untuk menjamin hak publik untuk tahu tahapan yang sedang berjalan," sebutnya.
Selain THM KPU juga masuk menyambangi rumah Sakit, Kampu, Pesantren dan pasar serta perusahaan guna menlakukan sosialisasi mengajak pemilih ke TPS.
"Kami juga masuk ketempat keramaian, ke pasar, kita juga buka posko di kelurahan masing masing. Semua basis pemilih kita sasar. Karena semua pemilih bersyarat berhak mendapatkan informasi kepemiluan," tuturnya.
Alademisi Unhas itu menyampaikan bahwa tahapan selanjutnya yang menjadi atensi dalam pemutakhiran data pemilih adalah melayani pemilih yang mengajukan pindah memilih sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah ditentukan, termasuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk dicatat sebagai DPK.
"Hanya mengurus daftar pemilih tambahan mengurus surat keterangan pindah memilih apakah menjalankan tugas, sedang sakit sedang berobat, sedang sekolah,sedang bekerja itu semua bisa memasukkan pindah memilih," helas Endang.
Selain itu, untuk kedepan KPU dan tim adhockjuga mendatangi di tempat-tempat strategis mensosialisasi perihal DPTb, sehingga yang didatangi termasuk asrama mahasiswa perantauan, kantor kantor swasta ber KTP luar.
"Mereka pindah memilih, mereka bisa memilih TPS di Makassar dengan keterangan pindah memilih akan menggunakan hak pilihnya di Makassar. Nanti DPTB terdistribusi di TPS di wilayah masing - masing," sebutnya.
Endang berharap bagi masyarakat bisa memahami pelayanan DBTb itu minimal sebulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan dan itu berlangsung sampai sebulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
"Kecuali kategori berobat, menjalani hukuman penjara, mereka sedang bekerja dan bencana alam. Sementara yang sedang bersekolah berada di daerah tertentu tidak sesuai alamatnya bisa mengurus pindah memilih sekarang," tukasnya.
Senada, Ketua KPU Kota Makassar, M Faridl Wajdi membenarkan kegiatan tersebut dominan merupakan inisiatif dari seluruh penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPS di seluruh Kota Makassar.
"Kegiatan ini inisiasi dari seluruh penyelenggara pemilu, ini juga terjadi di seluruh Kota, di Tamalanrea juga berjalan jadi semuanya berjalan tidak berhenti," tuturnya.
Faridl mengapresiasi langkah dan inisiatif PPS dalam memaksimalkan kerja-kerja sosialisasi tersebut. Meski tanpa pendampingan.
"Ini inisiasi dari teman-teman PPS, ada beberapa yang bergerak sendiri juga ada yang mengundang pihak KPU sebagai pemateri yang menjelaskan lebih detailnya," tutupnya. (Yadi/B)
