MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Penjabat (PJ) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin terus memasifkan program budidaya pisang dan tanam cabai. Bahkan, program ini di anggarkan dalam APBD Perubahan 2023 dan akan dialokasikan juga di APBD pokok 2024, untuk penanaman pisang jenis Cavendish ini.
Di tengah gencarnya sosialisasi yang dilakukan Pj Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel pun memberikan saran agar dengan keterbatasan anggaran APBD Sulsel lantaran untuk membayar utang. Lebih baik anggaran untuk pisang dialihkan berupa bantuan kepada masyarakat di salah satu daerah yang memiliki potensi produksi garam yang sangat besar, yakni di Kabupaten Jeneponto.
Anggota DPRD Sulsel, Syamsuddin Karlos mengatakan, Pj Gubernur, Bahtiar sudah menyampaikan gagasan perihal Anggaran untuk APBD 2024 tentang isi APBD 2024 secara umum untuk sektor pertanian dan perikan serta ekonomi.
"Artinya kami fraksi PAN menyarankan kepada Pj. Gubernur semua sektor hasil bumi yang ada di Sulsel diperhatikan, seperti garam," ujar Karlos, Kamis (26/10/2023) di DPRD Sulsel.
Dengan demikian, politisi PAN itu meminta Pemerintah Provinsi Sulsel agar andil memberikan bantuan anggaran guna mendorong optimalisasi peningkatan pendapatan petani garam di Kabupaten Jeneponto, sebagai salah satu daerah potensial penghasil bahan kebutuhan rumah tangga.
"Jadi Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Sulsel. Perlu disokong anggaran," lanjut Syamsudin Karlos yang juga Bakal Calon Bupati Jeneponto ini.
Ia menyebutkan, salah satu kecamatan di Jeneponto bagian dari daerah penghasil Garam terdapat jalan dalam kondisi rusak kurang lebih 200 meter, yang butuh anggaran hanya kurang lebih Rp150 juta.
Itu juga anggarannya harus menjadi perhatian utama untuk menciptakan nilai produksi garam Sulsel lebih besar. Karena kalau itu tidak diperbaiki, maka ribuan ton garam masyarakat itu akan pindah.
"Padahal pemerintah Provinsi kan bagaimana menekan impor artinya hasil produksi garam ini harus di genjot. Jadi fraksi PAN meminta Pj. Gubernur untuk memperhatikan itu," jelasnya.
Dia menyebutkan, terkait desakan anggaran pengembangan garam itu pada tahun lalu diperjuangkan agar masuk di APBD perubahan 2023. Akan tetapi Gubernur yang lama ini tidak mengakomodir.
"Gubernur yang lama kala itu pak ASS tidak menyetujui padahal anggarannya kecil. Sehingga memang saya sampaikan bahwa perhatian Pemprov ini di semua sektor produksi hasil lokal Sulawesi Selatan ini memang harus diperhatikan. Makanya di APBD Pokok harus di tekan," tegasnya.
Sebagai putra daerah asal Jeneponto, Karlos juga mendesak Pj Gubernur agar tidak terlalu gembar-gembor soal ekspor pisang nantinya, namun perlu menjadikan daerah mana menjadi percontohan untuk budidaya pisang.
"Jadi kami juga menyatakan agar pisang ini dilakukan percontohan dulu di Kabupaten mana? jangan terlalu besar-besarkan. Berapa hektar lahan. Kalau setelah dilihatnya berhasil kemudian produksi masyarakat kurang, terus permintaan konsumen besar maka itu kita bisa naikkan. Jadi sangat rasional," tegasnya. (Yadi/B)
