Dalam menanggapi temuan-temuan tersebut, Dr. Ade Fariq Ashar mendorong agar rapat internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat OPD dilakukan secara rutin. Ini dianggap sebagai alat kontrol yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ia juga menyebut bahwa adanya E-Marking di awal tahun berdampak pada kinerja, namun tetap menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang.
Rapat evaluasi kinerja ini menandai komitmen pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Evaluasi ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan.
Sementara itu, Pj. Bupati Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, MH, menekankan pentingnya perencanaan yang solid dan dukungan keuangan yang memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, beliau menggarisbawahi bahwa perencanaan yang baik harus didukung oleh keuangan yang memadai. Ia mengungkapkan bahwa meskipun perencanaan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah cukup baik, terbatasnya kemampuan keuangan daerah menjadi hambatan yang perlu diatasi.
Andi Islamuddin menyatakan bahwa untuk memastikan rencana pembangunan berjalan dengan optimal, diperlukan skala prioritas yang berbasis pada kebutuhan rakyat, bukan semata-mata berdasarkan keinginan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
"Dalam rangka mendukung implementasi skala prioritas ini, pentingnya pengawasan oleh Inspektorat Daerah juga ditekankan, mengingat posisinya yang tidak hanya sebagai konsultan, tetapi juga sebagai lembaga pengawas," tuturnya.
