DCT DPRD Sulsel 2024: PKN Hanya Setor 7 Caleg, Partai Garuda dan Buruh 17 Caleg

  • Bagikan
Sejumlah perwakilan partai politik hadir saat Rapat Pleno penetapan DCT di KPU Sulsel, Jumat, 3 November 2023, di kantor KPU Sulsel, Jl. AP Pettarani Makassar.

Sedangkan Partai Buruh yang hanya menyetor 17 Caleg, laki-laki 12 orang dan 5 perempuan. Begitu juga Partai Garuda hanya mendaftarkan 17 Caleg, dimana 11 laki-laki dan 5 perempuan.

Partai Ummat hanya memiki 31 Caleg, laki-laki 22 dan perempuan 9 orang. Selanjunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya 38 caleg. Dintaranya 22 laki-laki dan 16 perempuan.

Sedangkan partai lain yang punya caleg tidak mencukupi yakni Partai Hanura 51 orang. Laki-laki 30 dan perempuan 21 orang. Kemudian PKS hanya punya 82 orang caleg dintaranya 54 laki-laki dan 28 perempuan. Selanjutnya Partai Perindo memiliki 84 caleg, perempuan 30 orang dan laki-laki 54 orang.

Terkait dengan jumlah Caleg yang disetorkan parpol di beberapa dapil, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menegaskan, bahwa  jumlah yang ditetapkan sebanyak 1.138 caleg dari 11 dapil, untuk Pileg DPRD Provinsi Sulsel.

"Itu sesuai dokumen yang kami verifikasi. Jadi, DCT penetapannya sudah selesai dan diumumkan. Ada 1.138 caleg yang ditetapkan akan berkompetisi mengisi 85 kursi DPRD Sulsel pada Pemilu 2024 di 11 dapil," tegasnya.

Hasbullah menyebut setelah pengumuman DCT itu, selanjutnya disampaikan ke website resmi KPU. Pihaknya juga segera mengantar spesimen surat suara untuk Pileg DPRD Provinsi Sulsel ke KPU RI.

"Setelah pengumuman DCT kemarin, kami sekarang di Jakarta mengantar spesimen surat suara yang kemarin sudah dirapatkan sama partai, mengkroscek daftar nama sesuai EYD," pungkasnya.

Terpisah, salah satu partai yang dikonfirmasi perihal caleg yang hanya 17 orang yakni partai Buruh. Ketua EXCO Partai Buruh Sulsel, Akhmad Rianto mengatakan, jika faktor beban biaya administrasi membuat Caleg urung diri untuk mendaftarkan dirinya.

"Iye itu saja, karena ada beberapa caleg kita terkendala, salah satunya adalah besarnya biaya kelengkapan administrasi seperti suket kesehatan dan suket SKCK yang di urus secara berjenjang, sehingga biaya operasional ke daerah tinggi," ujarnya secara singkat. (Yadi/B)

  • Bagikan

Exit mobile version