"InsyaAllah besok (hari ini) kita akan rapat paripurna RAPBD 2024,” ungkap Muhammad Arsjad saat dikonfirmasi Harian Rakyat Sulsel, Minggu (5/11/2023).
Dia menjelaskan, pembahasan APBD 2024 sangat memperhatikan keselarasan program serta masukan yang telah disampaikan oleh pihak DPRD Sulsel.
Arsjad menambahkan, penyelarasan ini juga akan berpatokan pada pagu dan belanja di setiap OPD lingkup Pemprov Sulsel.
“Ini bagian dari upaya untuk melakukan sinkronisasi penyelarasan dari apa yang disampaikan DPRD pada masing-masing komisi, sekaligus juga nanti untuk menemukan apa mencapai titik temu dari kesepakatan kita, tentang pagu-pagu yang ada di OPD, belanja-belanja yang ada di OPD apakah hal itu sudah sama kita dalam melihatnya,” tuturnya.
“Kalau kemarin kita melihat dari sudut pandang komisi, sekarang kita akan melihat di bawa sudut pandang banggar, kita ingin pastikan tidak ada hal-hal urgent lagi yang terlewatkan. seperti itu, satukan pendapat antara DPRD Sulsel yang diwakili oleh Banggar dan pemerintah provinsi yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kita kan harus ada penyelarasan harus ada kesepahaman,” jelasnya.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Unhas, Sukri Tamma menyampaikan, kecermatan dalam memperhatikan postur anggaran terutama dalam perencanaan merupakan hal yang mesti dilakukan oleh para pemangku kebijakan dalam menentukan APBD.
Dia juga bilang, perlu kehati-hatian dalam menentukan APBD, karena itu akan diimplementasikan pada 2024 mendatang.
“Karena tentu kalau kita menyimak, kemudian sampai saat ini misalnya presentasi serapan anggaran yang mungkin masih kurang maximal acap kali di genjot dalam tanda kutip nanti di akhir masa anggaran, kecermatan dalam penyusunannya tentu akan menghindari hal demikian,” paparnya.
Ia mengutarakan, pertemuan beberapa perspektif eksekutif dan legislatif dalam perumusan APBD akan menakar program apa saja yang memiliki ketepatan manfaat.
“Nantikan tentu akan mempertemukan perspektifnya eksekutif dengan legislatif dalam artian RAPBD ini ya tentu disana akan ada dinamika untuk mencermati mana yang dari perspektif yang paling baik, tentu harus berdasarkan takaran legislatif dan eksekutif,” ulasnya.
“Tentu jika saat ini belum ada kesepakatan ini adalah sebuah proses, untuk memastikan nanti kecocokannya pada akhirnya kan tentu tetap akan disepakati karena bagaimanapun anggaran harus tetap disepakati atau disahkan, kita berharap Anggaran yang disahkan artinya betul-betul didasarkan pada hasil evaluasi terhadap bagaimana kinerja pemerintah daerah di tahun ini atau tahun sebelumnya,” pungkasnya. (Suryadi-Abu/C)
