MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama DPRD Provinsi resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2024 sebesar Rp10.028.791.883.743, dalam rapat Paripurna, yang digelar Senin (6/11/2023) malam.
Bahkan untuk pertama kalinya, penetapan APBD Pokok Sulsel ini bisa dilakukan di awal bulan November, dibanding APBD tahun sebelumnya yang baru bisa disahkan diakhir bulan.
Adapun total APBD Pokok 2024 yang disepakati DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulsel adalah senilai Rp10,028 triliun.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan, upaya percepatan APBD Pokok 2024 tujuannya agar pelaksanaan pembangunan di Sulsel terus dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
"Kita syukuri APBD Pokok 2024 kita tetapkan lebih awal, harapan realisasi kedepan waktu lebih cepat dapat sasaran pada kebutuhan masyarakat dan pentingan pembangunan di Sulsel," harap Andi Ina saat ditemui di DPRD Sulsel, Selasa (7/11/2023).
Dengan berhasil disahkannya Rancangan APBD pokok 2024 oleh DPRD pada Selasa malam (6/11), artinya mengukir sejarah baru sebagai Provinsi dengan penetapan APBDP tercepat, juga di Indonesia.
Menurut politisi Golkar itu, penetapan APBD Pokok tahun 2024 lebih cepat mendapat respon dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.
"Kita kalau tidak salah Provinsi ke 4 atau ke 6 menetapkan APBD di awal dari waktu ditetapkan oleh aturan, sehingga mendapat apresisasi dari pusat. Sebab aturan Mendagri paling lambat 30 November," tuturnya.
Andi Ina menuturkan bahwa dirinya sudah 3 periode duduk di DPRD Sulsel, namun kali ini dibawah kepemimpinan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Bahruddin, gerak cepat pembahasan dan penetapan APBD pokok lebih awal diketok.
"Saya sudah 3 periode di DPRD, kali ini gerak cepat penetapan APBD pokok. Alhamdulillah ini tercepat, selama ini APBD ditetapkan diujung waktu tengah malam berakhir, tapi sekarang di awal bulan," jelas Andi Ina juga bakal calon Bupati Barru 2024 itu.
Ia juga menyebutlan bahwa dalam besaran APBD sebesar Rp10. 028.791.883.743, DPRD Sulsel memprioritaskan untuk alokasi pada pembayaran kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ini bentuk kepedulian dan perhatian mereka.
"Paling penting TPP naik, ini bentuk perhatian dan kepedulian Pemprov dan DPRD sehingga dipenuhi. Pasti ada hal penting TPP pegawai, dana Pemilu dan Pilkada, dan lainya menjadi kewajiban," katanya.
"Lebih penting lagi, kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan. Juga terkait program yang menjadi perhatian pusat, seperti inflasi, stunting. Kita apreasiasi Pj Gubernur, yang dimasa kepemimpinannya bisa sama-sama kita bahas dan tetapkan," pungkasnya. (Yadi/B)
