BULUKUMBA, RAKYATSULSEL - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR RI bersinergi untuk melistriki 7.500 rumah tangga tidak mampu di Provinsi Sulawesi Selatan melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun anggaran 2023. Ditargetkan, 125.000 rumah tangga di Indonesia akan mendapatkan sambungan listrik gratis dari pemerintah pada tahun ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Wanhar dalam Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
“Dapat kami sampaikan bahwa dari rencana penerima BPBL di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba pada tahun ini sebanyak 718 rumah tangga yang tersebar di 10 kecamatan. Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 telah menyala sebanyak 593 sambungan rumah tangga yang tersebar di 10 kecamatan,” kata Wanhar.
Program ini, lanjutnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik.
“Hingga September tahun 2023, Rasio Elektrifikasi (RE) nasional telah mencapai 99,74%. Masih terdapat 0,26% rumah tangga belum berlistrik yang sebagian besar tersebar di wilayah terpencil (remote area) khususnya daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal atau 3T,” terang Wanhar.
Turut hadir dalam peresmian pasang baru ini, Wakil Bupati Andi Edy Manaf, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Andi Yuliani Paris dan sejumlah kepala desa yang menjadi sasaran bantuan pasang baru listrik.
Andi Yuliani Paris menyampaikan bahwa kegiatan BPBL ini adalah salah satu program yang sangat didorong oleh Komisi VII.
"Sampai sekarang masih banyak warga yang menyalur listrik dari tetangga, kita akan terus berjuang agar elektrifikasi bisa menjadi 100% agar tidak ada lagi masyarakat yang menyantol," ungkap Andi.
Senior Manager Niaga dan Management Pelanggan PT PLN (Persero), Darmadi menyampaikan bahwa PLN mendukung penuh upaya pemerintah dalam menyalurkan program BPBL.
