MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebut Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan trobosan untuk kemandirian desa. Program yang terbalut dalam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas desa tersebut pun, direncanakan akan kembali diagendakan pada 2024 mendatang.
Plh Dirjend Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo menuturkan bahwa, program P3PD merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank). Program tersebut dilaksanakan oleh Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasioanal (Bappenas), dan Kementerian Desa (Kemendes). Kemudian, juga dilaksanakan hingga tataran Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dan yang menjadi targetnya adalah Pemerintahan Desa.
La Ode Ahmad mengungkapkan bahwa pencapaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menjalankan pelatihan P3PD merupakan sebuah prestasi. "Ini pencapaian luar biasa. Dimana target 964 desa yang mengikuti pelatihan dan yang mengikuti itu sebanyak 892 desa atau persentasinya 92 persen. Itu semua tidak terlepas dari upaya klaborasi Pemerintah pusat melalui Dirjend Pemdes, lewat teman-teman di daerah, mulai dari Dinas PMD, Provinsi hingga Kabupaten/Kota juga teman-teman RMC dan upaya ini harus diteruskan," tuturnya saat melakukan penutupan pelatihan apratur desa program P3PD, di Makassar (07/11).
Mantan Direktur Ormas Kemendagri ini juga mengatakan bahwa kegiatan P3PD bisa menjadi lagecy secara pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas dipemerintah desa. Ia mengharapkan dengan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. "Dengan ilmu dan pengalaman yang didapatkan melalui pelatihan, kita berharap pelatihan P3PD bisa menggugah potensi ekonomi di desa," tuturnya.
"Dengan pelatihan P3PD juga diharapkan Desa bisa berkontribusi bagi pemerintah desanya sendiri, hingga berdampak pada Pemerintah Kabupaten/kota sampai provinsi khususnya di Sulsel," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sulsel, Muh Saleh mengucapkan terimakasih atas program P3PD yang dicanangkan oleh Kemendagri. Menurutnya, dengan program tersebut, Pemerintah Sulsel merasa sangat terbantu dalam meningkatkan kapasitas sumber daya desa.
Ia juga mengatakan bahwa, meski dalam pelaksanaan banyak kendala namun semua bisa berjalan secara maksimal atas komitmen dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota juga teman-teman dari Regional Management Consultan (RMC) Makassar. "Yang menjadi kendala itu tentu jarak kemudian waktu sosialisasi yang tidak cukup panjang. Sehingga banyak desa dan peserta tidak bisa mengikutinya," ungkapnya.
Meski demikian, Saleh mengharapkan kegiatan tersebut dapat dilanjutkan ditahun mendatang. "Target tahun 2023 ini baru 900-an desa. Sementara di Sulsel ada 2.266 Desa, sehingga besar harapan kegiatan dapat dilanjutkan untuk menyentuh keseluruhan desa di Sulsel," harapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Baku Kecamatan Malangke Luwu Utara, Sapee R mengatakan bahwa pelatihan P3PD merupakan pengalaman pertama yang didapatkan untuk meningkatkan kapasistas dirinya. Ilmu yang didapatkan dianggap sangat berguna dan bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Desanya.
"Pelajaran yang diberikan sangat berarti. Mulai dari materi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembang dan penyusunan peraturan desa semua sangat berguna," katanya.
Apa didapatkan Sapee mengatakan akan sangat berguna bagi masyarakat Desa. "Apa yang didapatkan tentu akan dibagikan kepada masyarakat desa lainnya," pungkasnya. (*)
