MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan memiliki catatan khusus kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pendistribusian logistik pada Pemilu 2024. Pengalaman Pemilu 2019 menjadi rujukan akar tidak terulang kembali saat ini.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan pendistribusian logistik harus sesuai dengan jenis dan tepat waktu. Menurut dia, seluruh logistik yang saat ini bisa didistribusikan harus segera rampung, khususnya bagi wilayah yang sulit dijangkau.
"Semua harus diantisipasi secara dini, termasuk pendistribusian logistik saat musim hujan tiba," kata Saiful.
Dia mengatakan, pada Pemilu 2019, ada insiden salah cetak surat suara sehingga untuk pemilu kali ini, kesalahan teknis seperti itu diharapkan tidak terulang dengan melakukan pengawalan desain surat suara dengan baik.
"Ada pernah foto dan nama tidak sesuai atau tertukar. Ini sangat penting dan ini menjadi perhatian karena pada 2019 ada gugatan atas kesalahan tersebut," imbuh Saiful.
Menurut Saiful, yang menjadi perhatian serius adalah mengenai gudang tempat penyimpanan logistik. Saat ini, distribusi kotak suara sudah dilakukan dan tiba di daerah masing-masing.
"Pastikan kotak suara itu tersimpan dengan baik. Jangan sampai gudangnya lembab dan kotak suara yang terbuat dari kertas kardus dimakan rayap," imbuh Saiful.
Saiful mengatakan, pihaknya tidak mendapat koordinasi dari KPU mengenai distribusi logistik yang terpusat di Jakarta. Menurur dia, logistik tiba-tiba datang tanpa sepengetahuan Bawaslu.
"Padahal kami dan pihak keamanan juga harus mengetahui walau itu kotak suara dan bilik suara. Kami baru tahu setelah logistiknya sudah tiba di daerah," beber dia.
Saiful mengatakan, hal ini menjadi catatan agar pendistribusian surat suara harus dikoordinasikan dengan Bawaslu karena masih ada proses selanjutnya. "Jadi kami harus kroscek surat suara yang datang agar tidak tertukar lagi," kata dia.
Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah menambahkan bahwa untuk Makassar saat ini telah dilakukan proses sortir segel kertas amplop surat suara yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar di gudang logistik. Bawaslu, kata dia, melakukan pengawasan ketat.
Proses sortir dilaksanakan dengan memeriksa keutuhan logo KPU pada kertas segel dan memastikan tidak ada gambar logo KPU yang tidak utuh. KPU Kota Makassar juga memisahkan segel sesuai dengan jumlah kebutuhan segel yang akan digunakan pada proses pengembalian hasil perhitungan surat suara dari KPPS ke PPK.
"Jumlah kebutuhan segel kertas sebanyak 384.707 telah terpenuhi atau tidak didapati segel yang rusak. Proses sortir segel kertas oleh KPU Kota Makassar masih sementara berlangsung," kata Dede.
Sementara itu, Koordinator Divisi Logistik KPU Sulsel Marzuki Kadir mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi logistik 100 persen pada tahap pertama di 24 kabupaten-kota.
"Bahkan daerah terpencil dengan medan sulit sudah dilakukan berkat koordinasi dengan pemerintah," kata Marzuki.
Adapun logistik yang didistribusikan tahap pertama ke daerah se-Sulsel yakni berupa kotak suara jumlah 132.411 buah, bilik suara 105.428 unit, tinta 52.714, segel 2.536.894, segel plastik (alat pengaman lainnya pengganti gembok) 655.282.
Marzuki menyebutkan, sebetulnya KPU pusat telah menetapkan jadwal produksi dan distribusi logistik Pemilu 2024. Untuk tahap 1 misalnya, produksi dan distribusi berlangsung 60 hari terhitung sejak 23 September-21 November 2023.
"Logistik tahap 1 tersebut meliputi bilik dan kotak suara, tinta, serta segel dan kabel ties dan beberapa item lainya sudah kita kerja sama distribusi ke gudang KPU daerah masing-masing," jelas dia.
Pengadaan logistik tahap 1 ini, pihak KPU telah membagi pengadaan paket logistik tersebut ke belasan zona agar proses produksinya dapat efektif dan efisien.
Sedangkan untuk tahap 2, produksinya akan difokuskan pada surat suara dan hal lain penunjang di TPS. Ini yang perlu diketahui publik, pasca penetapan daftar calon tetap (DCT) untuk pileg dan daftar pasangan capres-cawapres.
"Pengadaan logistik tahap 2 juga meliputi sampul surat suara, formulir, alat bantu untuk tuna netra, dan cetak DCT serta capres-cawapres. KPU menyebut, produksi dan distribusi logistik ke KPU kabupaten/kota dijadwalkan selama 60 hari, terhitung mulai 15 November 2023 hingga 14 Januari 2024," beber Marzuki.
Berkaca dari pemilu dan pilkada sebelumnya, waktu produksi dan distribusi logistik itu terlalu mepet dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Apalagi distribusi logistik yang menyasar ke wilayah pulau terluar rawan akibat sulitnya medan dan mungkin juga faktor keamanan cuaca.
Potensi kerawanan tersebut, dikuatirkan adanya logistik yang tidak tepat prosedur, jumlah, jenis, dan tidak tepat waktu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu di tingkat daerah dapat mengantisipasi potensi kerawanan terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024.
"Ini sudah lakukan dan cari solusi. Sehingga diharapkan dapat tepat jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, dan biaya, serta pelaksanaannya sesuai prosedur," ungkap dia.
Adapun Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Syamsuar Saleh berharap tim fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara bekerja dengan baik. "Tahapan distribusi logistik, bilik suara, segel, tinta, dan kotak suara dipastikan telah berjalan produksinya. Secara periodik dan akan dipantau atau diawasi oleh tim Bawaslu," katanya.
Dukungan perlengkapan lainya dan perlengkapan pemungutan suara lainya pada pemilihan umum Tahun 2024 dapat bersinergi dan menjadi tim yang solid dalam mengawal tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik.
"Pada pengawasan ini pun harus diperhatikan form A, dengan memperhatikan jumlahnya," ungkap dia.
Selain itu, penanggung jawab tim fasilitasi pada pelaksanaan pengawasan, dia menyebutkan tahapan ini. Ia berharap tim fasilatasi tetap semangat melakukan pengawas tersebut hingga tahap berikutnya.
"Harapan kita dapat bersinergi, agar pada tahapan berikutnya berjalan efektif distribusi ke daerah," harap dia.
Dia menambahkan, KPU-Bawaslu telah melakukan koordinasi terkait pengawasan tahapan pengadaan logistik dan membuat mapping potensi masalah yang akan timbul pada tahapan distribusi logistik.
"Dibuatkan daftar inventaris masalah (DIM), agar mapping potensi tersebut dan menjadi pencegahan sumber masalah. Misalnya daerah terluar, kepulauan, pegunungan, medan jalan tidak bisa dilalui darat, perjalanan jauh dan sebagainya," imbuh dia. (fahrullah-suryadi/C)
