Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar Harun Rani hanya menyatakan, pihaknya sudah menganggarkan pada tahun 2022 lalu yang hampir mencapai Rp 2 miliar. Tapi mantan eks ketua RT/RW tersebut menolak pelaksanaan pemilihan melalui e-voting. “Jadi anggaran yang hampir Rp 2 miliar itu menjadi silpa,” kata Harun Rani.
Terkait permintaan mantan RT/RW tersebut agar pemilu raya dilakukan akhir tahun 2023 ini, Harun mengungkapkan, dia sampaikan kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto sebagai pemangku jabatan karena pihaknya belum menganggarkan. “Hasil RDP ini kita akan laporkan ke pak Walikota dan baru kita akan masukan
tahun 2024,” jelasnya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso merekomendasikan kepada Pemkot agar segera melakukan pemilu Raya.
“Kapanpun waktunya pemilu raya harus terselenggara. Tapi hakikatnya teman-teman di DPRD mau cepat, namun Implementasi ada di Pemkot,” ucapnya.
Politikus PKS ini menambahkan, tak satupun anggota DPRD yang ingin memperlambat pemilihan RT/RW karena itu melanggar aturan. “Jadi tidak ada kata untuk tidak melakukan pemilihan RT/RW,” singkatnya.
Anggota DPRD Makassar, Hamzah Hamid menuturkan, pihaknya di DPRD sudah sepakat
untuk melakukan pemilihan RT/RW dan telah dianggarkan di tahun 2022 dengan anggaran hampir Rp2 miliar dengan menggunakan sistem e-voting.
“Ini berlarut-berlarut sampai 2023, kami di DPRD tidak sempat lagi mengecek lagi pemilihan, karena setahunan kita anggaran pemilihan,” katanya.
Bahkan, lanjutnya, pihaknya sudah merekomendasikan kepada Danny Pomanto untuk segera melakukan pemilihan RT/RW. “Kita sudah rekomendasi ke pak Wali (Danny) dan keputusan ada
di pak Wali (Pemilihan RT/RW),” ujarnya.
Namun, tambah Ketua PAN Kota Makassar ini, tanpa anggaran besar maka pemilihan RT/RW bisa berjalan dengan baik karena ini merupakan pesta rakyat paling bawah. “Tanpa ada anggaran bisa dilakukan tapi ini tergantung wali kota kita,” tutupnya. (Shasa-Fahrullah/C)
