ENREKANG, RAKYATSULSEL - Jelang pesta demokrasi 2024 mendatang, nada-nada pesimis berdatangan dari berbagai kalangan menanggapi persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Enrekang dalam menghadapi pemilu.
Beberapa momen menjadi alasannya. Salah satunya, saat perayaan hari sumpah pemuda beberapa waktu lalu. Beberapa kepala desa diduga melanggar netralitas dengan berpose menunjukkan simbol angka dengan jari mereka.
Selain itu saat acara lepas sambut antara Bupati dan Wakil bupati Enrekang periode 2018-2023 kepada Penjabat bupati, H.Baba, di ruang pola kantor bupati Enrekang, ditengarai berisi pesan-pesan politik yang mengarah kepada calon tertentu.
Pj. Bupati Enrekang, H. Baba menganggap persoalan ini susah-susah gampang. Dirinya mengaku sedikit kerepotan untuk mengatasi persoalan netralitas ASN ini.
"Memang susah-susah gampang, sebab ASN kan memiliki hak pilih tetapi kita dibatasi. ASN Hak pilihnya ada, tetapi dilarang berpartisipasi dalam politik praktis. Repotnya disitu," ujar H. Baba.
Namun demikian, H. Baba optimis netralitas ASN ini bisa tetap terjaga pada pemilu kedepan. Komitmen seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajarannya dalam menjaga netralitas, menurut dia, menjadi kunci.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberi kewenangan untuk menjaga netralitas untuk seluruh ASN yang berada di lingkungannya masing-masing.
"Kita juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas. Bahkan edaran juga kita keluarkan kepada para kepala desa dan perangkatnya," pungkasnya. (Fadli)
